Latest Event Updates

Faktur Pajak Baru PER-24/PJ/2012 lanjutan

Posted on

Pada pembahasan/resume sebelumnya bahwa telah dibahas mengenai seluk beluk Kode Aktiva sampai dengan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak. Kali ini akan dibahas secara khusus aturan main pembuatan faktur pajak sesuai dengan peraturan Diejen Pajak yang baru ini. Tetapi untuk dapat segera memahami apa yang baru tentang Faktur Pajak ini, terlebih dahulu kita akan membandingkan PER-24/PJ/2012 (berlaku sejak 1 April 2013) vs PER-13/PJ/2010 stdtd PER-65/PJ/2010 (berlaku sejak 1 April 2010 s/d 31 Maret 2013). Adapun poin-poin penting perubahan yang perlu dicermati adalah sebagai berikut :

1)      Kode Aktivasi dan Password (seperti yang sudah dijelaskan sebelum pembahasan ini)

2)      Format Penomoran Faktur Pajak yaitu Nomor Seri Faktur Pajak sebelumnya hanya 10 digit (berikut tahun penerbitan), sekarang 13 digit.

3)      Kode Cabang, tidak ada lagi istilah kode cabang

4)      Nomor Seri Faktur Pajak, sekarang Nomor Seri Faktur Pajak harus meminta kepada Dirjen Pajak melalui KPP Domisili

5)      Penggantian Faktur Pajak, penggantian Faktur Pajak dahulu menggunakan nomor baru dengan kode status “1” sekarang untuk penggantian Faktur Pajak tetap menggunakan nomor yang sama pada saat terbit termasuk tahun penerbitan, dan dilakukan pembetulan SPT Masa pada saat masa Faktur Pajak tersebut diganti atau dibatalkan.

 

Untuk lebih jelasnya ditampilkan dalam tabel perbedaan PER-24/PJ/2012 vs PER-13/PJ/2010 stdtd PER-65/PJ/2010 :

No

Keterangan

PER-24/PJ/2012

PER-13/PJ/2010 stdtd PER-65/PJ/2010

1. Masa Berlaku 1 April 2013 s/d sekarang… 1 April 2010 s/d 31 Maret 2013
2. Format Nomor Faktur Pajak  

0

0

0

.

0

0

0

-

0

0

.

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Kode                                 Tahun Penerbitan

Transaksi

Kode Status                       Nomor Seri Faktur Pajak

     Keterangan :

  1. 2 digit kode transaksi
  2. 1 digit kode status
  3. 13 digit Nomor Seri Faktur Pajak yang ditentukan oleh Dirjen Pajak
 

0

0

0

.

0

0

0

-

0

0

.

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Kode             Kode Cabang  Tahun Penerbitan          Nomor Urut

Transaksi

 

Kode Status                             Nomor Seri Faktur Pajak

Keterangan :

  1. 2 digit kode transaksi
  2. 1 digit kode status
  3. 3 digit kode cabang
  4. 8 digit nomor urut
3. Kode Cabang Untuk pemusatan PPN, Tidak ada lagi Kode Cabang, jadi bagi cabang yang melakukan pemusatan PPN, penomoran Faktur Pajak harus minta dari kantor Pusat Untuk pemusatan PPN, Ada Kode Cabang, Nomor sesuai dengan nomor urut.
4. Kode Transaksi Kode Transaksi sama,

Penegasan pada PER-12/PJ/2012 bahwa :

a)      Kode Transaksi “07” & “08” yaitu penyerahan PPN yang mendapatkan fasilitas PPN termasuk kepada penyerahan kepada Pemungut PPN (Kode “02” & “03”)

b)      Kode Transaksi “02” & “03” yaitu penyerahan kepada Pemungut PPN yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN, termasuk untuk kategori penyerahan :

-          Penyerahan yang menggunakan DPP lain (Kode “04”)

-          Penyerahan lainnya antara lain Orang Pribadi turis asing (Kode “06”

-          Penyerahan Aktiva Pasal 16D (Kode “09”)

 

5. Faktur Pajak Sama.
7. Kode Aktivasi & Password Menyampaikan Surat Permohonan ke KPP Domisili (KPP Wajib Pajak dikukuhkan sebagai PKP) -
8. Nomor Seri Faktur Faktur Pajak Menyampaikan Surat Permohonan ke KPP Domisili untuk diberikan Nomor Seri Faktur Pajak setelah Kode Aktivasi disetujui oleh oleh KPP

Contoh Nomor Seri Faktur Pajak untuk tahun 2013 yang diberikan oleh KPP :

100.13.00000015 s.d. 100.13.00000050

900.13.00000001 s.d. 901.13.00999999

dst..

Urut secara otomatis sesuai dengan 8 digit Nomor Seri Faktur Pajak setiap tahun pajak.

Contoh :

000.13.00000001 s.d. 000.13.99999999

9. Penggantian Faktur Pajak Pada saat melakukan penggantian Faktur Pajak (FP), terdapat perubahan yang signifikan, berupa :

1)      Penerbitan FP pengganti seperti penerbitan FP baru, dengan ketentuan sbb :

  1.   Tanggal FP adalah tanggal pada saat dilakukan penggantian
  2.   Nomor FP sama dengan Nomor FP yang dilakukan penggantian  yang berubah Kode Status “1”

Contoh :

Pada 3 Mei 2013 diterbitkan FP 010.000-13.00000055 kemudian karena terjadi kesalahan maka dilakukan penggantian pada 3 Februari 2014, maka nomornya menjadi 011.000-13.00000055

2)      FP Penggantian tersebut dilaporkan dengan melakukan pembetulan SPT Masa atas FP yang dilakukan pembetulan, dan tidak perlu melaporkan pada saat masa  FP Penggantian dibuat.

Dari contoh diatas :

FP Penggantian 011.000-13.00000055 dilaporkan pada Pembetulan SPT Masa Mei 2013, dan tidak perlu melaporkan SPT Masa Februari 2014

3)      FP Penggantian dibubuhi Cap sesuai dengan Lampiran VI.A.6

4)      Dalam hal FP yang diganti menggunakan Kurs Valuta Asing (Valas), maka FP Penggantian tetap menggunakan Kurs Valas pada saat FP yang diganti diterbitkan.

Dari contoh diatas :

Kurs Valas FP 011.000-13.00000055 adalah 3 Mei 2013

Pada saat melakukan penggantian Faktur Pajak (FP) berupa:

1)      Penerbitan FP pengganti seperti penerbitan FP baru, dengan ketentuan sbb :

  1. Tanggal FP adalah tanggal pada saat dilakukan penggantian
  2. Nomor FP adalah Nomor FP yang benar-benar baru termasuk tahun dan nomor urut FP dengan Kode Status “1”

Contoh :

Pada 16 Oktober 2012 diterbitkan FP 010.000-12.00000288 kemudian karena terjadi kesalahan maka dilakukan penggantian pada 8 Januari 2013, maka nomornya menjadi 011.000-13.00000009 (diasumsikan nomor urut seterusnya adalah 00000009 dan Kode Cabang “000”)

2)      FP Penggantian tersebut dilaporkan pada Masa FP Penggantian dibuat.

Dari contoh diatas :

FP Penggantian 011.000-13.00000009 dilaporkan pada Masa Januari 2013

3)      FP Penggantian dibubuhi Cap sesuai dengan Lampiran VIII.A.5

4)      Dalam hal FP yang diganti menggunakan Kurs Valuta Asing, pada PER-13/PJ/2010 stdtd PER-65/PJ/2010 tidak diatur.

10. Pembatalan Faktur Pajak Dalam hal pembatalan Faktur Pajak, pada prinsipnya tidak ada perbedaan yang mendasar, sebagai berikut yang diambil dari Lampiran VII :

  1. Dalam hal terjadi pembatalan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajak-nya telah diterbitkan, maka Faktur Pajak tersebut harus dibatalkan.
  2. Pembatalan transaksi harus didukung oleh bukti atau dokumen yang membuktikan bahwa telah terjadi pembatalan transaksi. Bukti dapat berupa pembatalan kontrak atau dokumen lain yang menunjukkan telah terjadi pembatalan transaksi.
  3. Faktur Pajak yang dibatalkan harus tetap diadministrasi (disimpan) oleh Pengusaha Kena Pajak Penjual yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut.
  4. Pengusaha Kena Pajak Penjual yang membatalkan Faktur Pajak harus mengirimkan surat pemberitahuan dan copy dari Faktur Pajak yang dibatalkan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak Penjual dikukuhkan dan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak Pembeli dikukuhkan.
  5. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak Penjual belum melaporkan Faktur Pajak yang dibatalkan di dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, maka Pengusaha Kena Pajak penjual harus tetap melaporkan Faktur Pajak tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPnBM.
  6. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak Penjual telah melaporkan Faktur Pajak tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagai Faktur Pajak Keluaran, maka Pengusaha Kena Pajak penjual harus melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak yang bersangkutan, dengan cara melaporkan Faktur Pajak yang dibatalkan tersebut dengan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPnBM.
  7. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak Pembeli telah melaporkan Faktur Pajak tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagai Faktur Pajak Masukan, maka Pengusaha Kena Pajak Pembeli harus melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak yang bersangkutan, dengan cara melaporkan Faktur Pajak yang dibatalkan tersebut dengan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPnBM.

 

Pengecualian Pemberlakuan Faktur Pajak dalam PER-24/PJ/2013 ini, tidak berlaku untuk :

  1. Pembuatan Faktur Pajak Khusus oleh PKP Toko Retail sesuai ketentuan Pasal 16E UU PPN No. 42 Tahun 2009 dalam hal permintaan kembali PPN atas barang bawaan orang pribadi pemegang paspor luar negeri sesuai aturan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 76/PMK.03/2010 stdtd No. 18/PMK.03/2011
  2. Pembuatan Faktur Pajak PKP Pedagang Eceran; dan
  3. Dokumen Tertentu yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak.

Disadur dari :

  1. Undang-Undang PPN & PPnBM No. 42 Tahun 2009
  2. Peraturan Dirjen Pajak No. 24/PJ/2012
  3. Peraturan Dirjen Pajak No. 13/PJ/2010 stdtd No. 65/PJ/2010
  4. ITR Volume VI/Edisi 1/2013 p6-16 : Perubahan Mendasar Faktur Pajak 2013

Faktur Pajak Baru PER-24/PJ/2012

Posted on

Peraturan Dirjen Pajak(PER) No. 24/PJ/2012

I. Saat Pembuatan Faktur Pajak (FP) harus urut nomor dan urut tanggal (Pasal  2   ayat (1))
II. Istilah FP dari FP Cacat menjadi FP Tidak Lengkap, kategori tidak lengkap :

1)  Faktur Pajak tidak sesuai dgn ketentuan dalam PER-24/PJ/2012   (sebelumnya PER-13/PJ/2010 stdtd PER-65/PJ/2010)

2) Faktur Pajak tidak urut nomor dan tidak urut tanggal (Pasal 16 ayat (1)) a sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP,denda 2% per bulan; dan FP dibuat tidak urut dianggal tidak membuat FP atau disebut kealpaan  (Pasal 16 ayat (2)) àsanksi Pasal 13 ayat (3) huruf c, denda 100%

3)      FP dengan nomor seri FP sama (dobel) dalam tahun pajak yang sama (Pasal 10 ayat (1)) à sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP,denda 2% per bulan

4)      Menerbitkan FP tanpa melakukan permohonan Kode Aktivasi & Password selanjutnya permohonan Nomor Seri FP (Pasal 12) ke KPP Domisili Wajib Pajak (dibahas selanjutnya) berlaku sejak 1 April 2013 (Masa April 2013) wajib bagi semua Wajib Pajak/PKP

III. Mengajukan Surat Permohonan Kode Aktivasi dan Password & Permohonan Nomor Seri FP ke KPP Domisili (Pasal (8) & Pasal (9) PER-24/PJ/2012) sebagai berikut :

Adapun langkah yang harus ditempuh dalam aturan pembuatan FP ini :

  1. Melakukan Permohonan Kode Aktiva dan Password ke KPP Domisili sesuai dgn Format Lampiran IVA PER-24/PJ/2012 sejak 1 Maret 2013, dengan persyaratan :
    1. membuat surat permohonan dimaksud
    2. alamat email yang telah tersedia, yakni dicantumkan pada saat penerbitan Surat Permohonan dimaksud
  2. Menuggu Pemberitahuan Kode Aktivasi dari KPP Domisili maksimal 3 hari setelah Surat Permohonan diterima secara lengkap oleh KPP Domisili, keputusan KPP Domisili adalah :
    1. disetujui dengan Pemberitahuan Kode Aktivasi dan Password melalui email.
    2. ditolak, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (3)
  3. Mengajukan Surat Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak ke KPP Domisili sesuai dengan Format Lampiran IVD PER-24/PJ/2012, dengan syarat :
    1. telah memiliki Kode Aktivasi dan Password
    2. telah melaporkan SPT Masa PPN untuk 3 masa pajak terakhir yang telah jatuh tempo secara berturut-turut pada tanggal permintaan disampaikan ke KPP Domisili. Misalnya : Wajib Pajak/PKP menyampaikan Surat Permitaan Nomor Seri FP pada tanggal 1 April 2013, maka harus sudah menghitung, menyetor dan melaporkan SPT Masa paling tidak Masa Des 2012, Jan 2013 & Feb 2013.

Wajib Pajak/PKP yang tidak memenuhi persyaratan ini tidak akan diberikan Nomor Seri Faktur Pajak (Pasal 9 ayat (5)).

Wajib Pajak/PKP bila Nomor Seri Faktur Pajak yang diminta sebelumnya telah habis sebelum berakhirnya 1 tahun Pajak (Masa Des), maka Wajib Pajak/PKP berhak meminta kembali Nomor Seri Faktur Pajak, sesuai dengan Format Lampiran IVE PER-24/PJ/2012.

4. Surat Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak diberitahukan kepada      Wajib Pajak melalui surat.

5. Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak digunakan dalam suatu tahun pajak, dilaporkan ke KPP Domisili bersamaan dengan SPT Masa PPN masa Pajak Desember tahun pajak bersangkutan dengan menggunakan formulir Lampiran IVF PER-24/PJ/201

IV. Disampaikan kembali sesuai dengan lampiran VA PER-12/PJ/2012 tentang pejabat atau pegawai yang berhak menandatangani Faktur Pajak disertai dengan contoh tandatangannya dengan melampirkan fotokopi identitas pejabat atau pegawai dimaksud, paling lambat akhir bulan sejak pejabat atau pegawai dimaksud menandatangani Faktur Pajak.

V.        Peraturan ini berlaku sejak 1 April 2013

VI. Pengajuan Permohonan Kode Aktivasi dan Password dapat dilakukan mulai 1 Maret 2013

PERATURAN DIRJEN PAJAK (PER) NO. 14/PJ/2013 ATAS SPT MASA PPH PASAL 21/26 DANBUKTI PEMOTONGAN

Posted on Updated on

Dengan terbitnya PER No.14/PJ/2013 tanggal 18 April 2013 dan berlaku mulai 1 Januari 2013 (dalam arti Masa Januari 2014) perihal :“Bentuk, Isi, Tatacara Pengisian dan Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21/26 dan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26” maka Bentuk SPT Masa PPh Pasal 21/26 yang telah dipakai selama ini sejak 1 Januari 2009, dimana Formulir SPT Masa PPh Pasal 21/26 atas peralihan dari Tahunan ke Masa sesuai dengan PER No. 32/PJ/2009 yang berlaku sejak 1 Juli 2009.Dilanjutkan dengan aturan menggunakan e-SPT sebagai saranan penyampaian SPT Masa terhitung sejak 1 Juli 2009 (Masa Juli 2009) sesuai dengan PER No.6/PJ/2009 perihal “Tatacara Penyampaian SPT dalam bentuk elektronik”.

Dengan terbitnya PER No.14/PJ/2013 maka sejak 1 Januari 2014 harus menyampaikan secara elektronik sesuai dengan ketentuan pada Perdirjen ini.Selain itu Perdirjen ini semakin transparan, dimana pada Bentuk SPT Masa sebelumnya dilaporkan secara gelondongan untuk Masa Januari s/d November, kecuali untuk masa Desember yang dibuat rinciannya. Untuk Bentuk SPT Masa PPh Pasal 21/26 yang akan berlaku per Januari 2014 ini harus ada perincian 1721-I, Disamping itu pada SPT yang baru ini penambahan kolom Kode Objek Pajak (kode-kode tersebut dapat dilihat di form SPT).

Bila dapat dirangkumkan Latar belakang terbitnya Per No.14/PJ/2013 ini sebagai berikut :

No.

Issue

Penyebab

Solusi

1. Kesulitan dalam pengawasan pelaporan PPh 21/26 perbulan (Januari s.d. November) Data disampaikan secara gelondongan, sehingga tidak ada rincian setiap masa pajak Mewajibkan perincian daftar pemotongan PPh 21/26 untuk setiap Masa Pajak (1.)
2. Kesulitan matching data bukti potong Pemotongan bukti potong tidak terstruktur Melakukan standarisasi penomoran bukti potong  (2.)
3. Lambatnya penyediaan data SPT di database Proses perekaman SPT yang relative lambat dan cakupan penggunaan e-SPT masih sedikit Memperluas cakupan penggunaan e-SPT PPh Pasal 21/26 (3.)
4. Kesulitan melakukan pertukaran data dengan negara lain Regulasi yang ada belum mengakomodir mekanisme peluang terjadinya pertukaran data dengan dengan lain terutama yang berkaitan dengan PPh Pasal 26 Melakukan pengaturan yang membuka peluang terjadinya pertukaran data dengan negar lain terutama dalam kaitannya dgn PPh Pasal 26
5. Belum adanya keterhubungan data SPT dengan data pihak ketiga Belum adanya key yang menjadi penghubung data SPT dan bukti potong yang kita miliki dgn data pihak ketiga Mencantumkan “key” yang dapat menjadi penghubung antara data SPT dan bukti potong dengan data pihak ketiga, misal : NIK (4.)

Solusi, Penjelasan

1. Mewajibkan perincian daftar pemotongan PPh Pasal 21/26 untuk setiap Masa Pajak

SPT PPh Pasal 21/26 Tahun 2014 sesuai PER-14/PJ/2014 dalam Form 1721-I. Jadi pada e-SPT PPh Pasal 21/26 ini harus membuat perincian Daftar Pemotongan Pajak (1721-I), Daftar Pemotongan Pajak (1721-I) ada 2 macam :

-          Daftar Pemotongan Pajak (1721-I) Satu Masa Pajak yaitu untuk masing-masing Masa Januari s.d. Desember.

-          Daftar Pemotongan Pajak (1721-I) Satu Tahun Pajak yaitu hanya pada saat Masa Desember, jadi Masa Desember ada 2 macam yaitu Daftar Pemotongan Pajak (1721-I) Satu Masa Pajak dan Satu Tahun Pajak.

Untuk setiap masa pajak wjib pajak dapat melakukan impor data kedalam e-SPT sesuai dengan format yang sudah disediakan dengan database e-SPT

2. Melakukan standarisasi penomoran bukti potong

Sebelum adanya Form SPT PPh Pasal 21/26 Tahun 2014 ini, maka penomoran Bukti Potong tergantung selera perusahaan masing-masing, sehingga dengan tidak adanya standarisasi ini, maka standar database sangat sulit dibuat karena hal ini. Sehingga Direktorat Jendral Pajak melalui PER No.14/PJ/2013 Pasal 2 ayat (1) dalam lampiran Perdirjen ini membuat Standarisasi Penomoran Bukti Potong PPh Pasal 21/26, termasuk Bukti Potong 1721-A1 dan 1721-A2.

Adapun Standarisasi penomoran bukti potong :

  1. 1.3.mn.yy-xxxxxx à Bukti Potong PPh Pasal 21/26 Tidak Final
  2. 1.4.mn.yy-xxxxxx à Bukti Potong PPh Pasal 21/26 Final
  3. 1.1.mn.yy-xxxxxx à Bukti Potong 1721-A1
  4. 1.1.mn.yy-xxxxxx à Bukti Potong 1721-A2

Keterngan :

mn = bulan diterbitkan bukti potong

yy  = tahun diterbitkan bukti potong

3. Memperluas cakupan penggunaan e-SPT PPh Pasal 21/26

Dirjen Pajak dengan terbitnya PER No.14/PJ/2013 ini diharapkan semua Wajib Pajak PPh Pasal 21/26 dalam penyampaian SPT dapat dilakukan dengan e-SPT.  Dalam hal ini siapa yang harus menggunakan e-SPT dan siapa yang dapaty menggunakan e-SPT, dalam hal dapat berarti masih boleh menggunakan harcopy/manual, kutipan dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3) PER No.14/PJ/2014 sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (2) :

SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 baik dalam bentuk formulir kertas (hard copy) maupun e-SPT dapat digunakan oleh Pemotong yang:

  1. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap dan penerima pensiun atau tunjangan hari tua/jaminan hari tua berkala dan/atau terhadap pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, pejabat negara dan pensiunannya yang jumlahnya tidak lebih dari 20 (dua puluh) orang dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau
  2. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak Final) dan/atau Pasal 26 selain pemotongan PPh sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan bukti pemotongan yang jumlahnya tidak lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau
  3. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Final) dengan bukti pemotongan yang jumlahnya tidak lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau
  4. melakukan penyetoran pajak dengan SSP dan/atau bukti Pbk yang jumlahnya tidak lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak”

Pasal 2 ayat (3) :

SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk e-SPT wajib digunakan oleh Pemotong yang:

  1. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap dan penerima pensiun atau tunjangan hari tua/jaminan hari tua berkala dan/atau terhadap pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, pejabat negara dan pensiunannya yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) orang dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau
  2. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak Final) dan/atau Pasal 26 selain pemotongan PPh sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau
  3. melakukan pemotongan PPh Pasal 21(Final) dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau
  4. melakukan penyetoran pajak dengan SSP dan/atau bukti Pbk yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak.

Sehingga bila diringkas maka kaegori wajib menggunakan e-SPT PPh Pasal 21/26 ada 4 kategori, bila salahsatu kategori saja terpenuhi, maka Wajib Pajak yang bersangkutan wajib menggunakan e-SPT, adapun kategori tersebut (ringkasan dari pasal 2 ayat (3) PER No.14/PJ/2013 adalah :

  1. 1.       Melakukan pemotongan PPh Pasal 21/26 atas pegawai tetap yang jumlahnya > 20 pegawai
  2. 2.       Mengeluarkan bukti potong PPh Pasal 21/26 yang Tidak Final > 20 dokumen
  3. 3.       Mengeluarkan bukti potong PPh Pasal 21/26 Final > 20 dokumen
  4. 4.       Melakukan penyetoran SSP atau bukti Pbk > 20 dokumen

Selanjutnya Pasal 4 PER No.14/PJ/2013 bahwa wajib pajak yang telah menyampaikan e-SPT Masa PPh Pasal 21/26, maka tidak diperbolehkan lagi menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21/26 hardcopy/manual untuk masa-masa berikutnya.

4. Mencantumkan “key” yang dapat menjadi penghubung antara data SPT dan bukti potong dengan data pihak ketiga,  dalam Perdirjen ini, belum dicantumkan atau belum ada fasilitas sebagai “key” sebagai penghubung yang digunakan untuk keperluan pihak ketiga, misalnya bila e-KTP sudah sesuai dengan peruntukan  maka e-KTP dapat digunakan oleh perbankan untuk mengecek data penghasilan karyawan melalui “key” NIK (Nomor Induk Kependudukan). Tetapi untuk Bukti Potong PPh Pasal 21/26 Tidak Final dan Final sudah meminta isian NIK/Paspor.

Kesimpulan

Secara garis besar dapat saya jelaskan pokok bahasan sebagai kesimpulan dalam tulisan ini yaitu :

Bentuk SPT Masa PPh Pasal 21/26

Penggunaan e-SPT lebih diperluas lagi dengan membuat suatu persyaratan atau kategori tertentu.

Perubahan Formulir SPT Masa PPh Pasal 21/26

Adanya beberapa perubahan Lampiran SPT yang baru ini :

  1. Penyempurnaan formulir 1721-A1, dimana dibuat lebih lengkap dari Formulir 1721-I sebelumnya.
  2. Dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26 yang baru ini dimasukkan dalam Formulir lampiran atas :

-          Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 Tidak Final menjadi Lampiran 1721-II

-          Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 Final menjadi Lampiran 1721-III

-          Daftar SSP dan/atau Bukti Pbk Pemotongan PPh Pasal 21/26 menjadi Lampiran 1721-III

  1. Ditiadakannya Formulir 1721-II Perubahan Pegawai Tetap pada SPT Masa PPh Pasal 21/26 sebelumnya
  2. Ditiadakannya Formulir 1721-T Daftar Pegawai Tetap/Penerima Pensiun Berkala pada SPT Masa PPh Pasal 21/26 sebelumnya.

Design SPT yang scan friendly

Adanya barcode dan batasan-batasan area stapples yang sudah dirancang dalam formulir hardcopy.Untuk Print hardcopy harus menggunakan kertas ukuran Folio atau F4.

Perubahan Informasi Bukti Potong

Adanya standarisasi penomoran bukti potong merupakan informasi dan data yang sudah distandarisasi agar proses arsip dan database karyawan dapat dengan mudah dilakukan.

Aturan Peralihan

Aturan Peralihan dari PER No.32/PJ/2009 yang berlaku s.d. 31 Desember 2013 dan terbitnya PER No.14/PJ/2013 berlaku sejak 1 Januari 2014 berlaku ketentuan peralihan sesuai dengan Pasal 8 Perdirjen ini :

  1. Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21/26 untuk Masa Januari s.d. November 2013 dilakukan setelah PER No.14/PJ/2013 maka dilakukan dengan menggunakan formulir SPT Masa PPh Pasal 21/26 sesuai dengan PER No.14/PJ/2013, termasuk pembetulannya
  2. Dalam hal penyampaian dan/atau pembetulan SPT Masa Pasal 21/26 Masa Desember 2013 dilakukan :

-          Sampai dengan tanggal 20 Januari 2014 penyampaian dan/atau pembetulan dilakukan dengan menggunakan formulir sesuai dengan PER No.32/PJ/2009

-          setelah tanggal 20 penyampaian dan/atau pembetulan dilakukan dengan menggunakan formulir sesuai dengan PER No.14/PJ/2013

Sumber

  1. Sosialiasasi e-SPT PPh Pasal 21/26 sesuai dengan PER No.14/PJ/2013 di KPP Pratama Tenggarong tanggal 19 Desember 2013
  2. PER No. 14/PJ/2013 tentang Bentuk, Isi, Tatacara Pengisian dan Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21/26 dan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26
  3. PER No.32/PJ/2009 tentang Bentuk, Isi, Tatacara Pengisian dan Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21/26 dan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26
  4. Bentuk, Isi, Tatacara Pengisian dan Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21/26 dan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26

Penulis

Parlin Silitonga, SE.,BKP.

Lampiran SPT-PPh-21-sejak-Januari-2014-Per-14_PJ_2013 (Master)

Sekilas Ulasan Perubahan SPT Masa PPN 1111

Posted on

Dengan terbitnya Peraturan Dirjen Pajak (PER) No. 11/PJ/2013 yaitu perubahan atas PER-44/PJ/2010 yang diberlakukan untuk pengisian dan pelaporan SPT Masa PPN mulai masa Juni 2013.

1. Formulir

Formulir SPT Masa PPN 1111 yang mengalami perubahan adalah pada Lampiran yaitu Formulir 1111 B3. Formulir 1111 B3 yaitu “Daftar Pajak Masukan yang Tidak Dikreditkan atau yang Mendapat Fasilitas”. Sedangkan pada Formulir 1111 B pada PER-44/PJ/2010 yaitu “Daftar Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan atau yang Mendapat Fasilitas”. Pada kata Tidak Dikreditkan dengan Tidak Dapat Dikreditkan mengandung substansial yang berbeda.

Sehingga pada Formulir 1111 B PER-11/PJ/2013, Faktur Pajak yang seharusnya Dapat dikreditkan tetapi Tidak Dikreditkan, misalkan PPN atas Perolehan Aset Tetap yang PPN Dikapitalisasi, maka sejak berlakunya aturan ini yaitu mulai Masa Juni harus dimasukkan dalam Formulir ini, sesuai dengan Pasal 1a berbunyi : “Pajak Masukan yang menurut ketentuan perundang-undang dapat dikreditkan, namun tidak dilakukan pengkreditan oleh PKP, harus dilaporkan dalam Formulir ini, dimana sebelumnya tidak perlu dimasukkan dalam Formulir ini.

2. Pelaporan

Dalam hal pelaporan yang persyaratkan, sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) bahwa :

  1. semua WP Badan Wajib menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk data elektronik (e-SPT)
  2. untuk WP Orang Pribadi boleh menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk berlaku formulir kertas (hard copy) dengan syarat :
  • melaporkan tidak lebih dari 25 dokumen yaitu Faktur Pajak/dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak dan/atau Nota Retur/Nota Pembatalan dalam setiap Lampiran SPT dalam 1 (satu) Masa Pajak; dan
  •  jumlah seluruh penyerahan barang dan jasanya dalam 1 (satu) Masa Pajak kurang dari Rp 400.000,-

3. persyaratan pelaporannya :

  • dalam hal menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk formulir kertas (hard copy) maka wajib melaporkan Induk SPT Masa PPN 1111 berserta lampirannya sesuai dengan Lampiran I PER-44/PJ/2010 dan tidak boleh dirubah.  Tetapi penegasan beserta lampirannya sesuai dengan Pasal 8.
  • Dalam hal menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk data elektronik (e-SPT), PKP harus menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan Induk SPT Masa PPN 1111 tetap disampaikan dalam bentuk formulir kertas.

3.  Sanksi

PKP akan dikenakan sanksi denda dan/atau sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 bahwa PKP dianggap tidak menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam hal SPT tidak disampaikan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 PER-11/PJ/2013.

Formulir SPT Masa PPN 1111 terlampir dalam blog ini

SPT PPN 1111 (PER11PJ2013) SPT Masa PPN 1111 Perub PER11PJ2013

PPh Pasal 22 yang terus berubah-ubah

Posted on

Dengan keluarnya perubahan tentang aturan PPh Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 224/PMK.011/2012 (selanjutnya disebut PMK 224) terbit tanggal 26 Desember 2012 dan penegasannya Peraturan Dirjen Pajak (PER) No.06/PJ/2013 (selanjutnya disebut PER 06) berlaku sejak tanggal 24 Februari 2013, terdapat perubahan yang signifikan dibandingkan dengan  PMK No. 154/PMK.03/2010 (selanjutnya disebut PMK 154) beserta penegasannya PER No. 57/PJ/2010 (selanjutnya disebut PER 57) yang berlaku mulai 31 Agustus 2010.

Dalam tulisan ini saya akan secara lengkap membahas dalam PMK 224 dan akan menjelaskan perubahan apa yang terjadi dalam PMK 224 ini dibandingkan dengan PER 154.

Pemungut

a)  Bank Devisa dan Direktorat Jendral Bea Cukai atas Impor

b)  Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang

c)  bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP)

d)  Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA, untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS)

e)  Badan Usaha Milik Negara yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang meliputi:

1)      PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT   Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Hutama Karya (Persero), PT Krakatau Steel (Persero); dan

2)      Bank-bank Badan Usaha Milik Negara,

berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya.

f)   Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri
g)  Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri
h)  Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas
Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya.

Dari segi pemungut banyak terjadi perubahan yaitu :

  •  Huruf e) kembali dimunculkan kembali BUMN sebagai pemungut yang mana BUMN terebut dimiliki seluruhya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, hal ini sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Untuk angka 1) sudah ditentukan BUMN sebagai pemungut, tetapi pada angka 2) bank-bank BUMN sesuai dengan ketentuan ini.  Untuk informasi sedikit bahwa BUMN sebagai pemungut sudah ada sebelumnya pada KMK-154/KMK.03/2001 sampai dengan perubahan kelima PMK-210/PMK.03/2010 berlaku sampai dengan 30 Agustus 2010, walaupun ada perbedaan.
  • Huruf f) ada tiga perhatian kita tentang apa yang berubah yaitu pertama adalah ada pemungut baru dalam kelompok hasil produksi adalah industri farmasi, kedua adalah hanya penjualan kepada distributor yang dilakukan pemungutan, lebih lanjut siapa saja yang termasuk dalam distributor menurut PER 06 yaitu meliputi orang pribadi dan badan yang melakukan pembelian langsung untuk dijual dan atau dipasarkan kembali, dibandingkan dengan peraturan sebelumnya bahwa penjualan atas hasil produksi dilakukan pemungutan sehingga ada pembatasan objek. Dan Ketiga adalah hilangnya redaksi “yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak” jadi tidak perlu lagi surat penunjukan dari Kepala KPP, sehingga semua industri yang bergerak dalam industri yang dimaksud dalam huruf f ini wajib melakukan pemungutan, tidak terkecuali jadi ada perluasan subjek.
  • Huruf g) Pemungut baru yaitu Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri
  • Huruf i) ada pemungut baru dalam kelompok industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor peternakan, dimana objeknya masih sama yaitu atas pembelian dari pedagang pengumpul.

Besarnya tarif pemungutan

1.  Atas impor pada huruf a) sebagai berikut :

  • yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API) sebesar 2,5% dari nilai impor, kecuali atas impor kedelai, gandung dan tepung terigu sebesar 0,5% dari nilai impor;
  • yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API) sebesar 7,5% dari nilai impor; dan/atau
  • yang tidak dikuasai sebesar 7,5% dari harga jual lelang.

2.  Atas pembelian barang pada huruf b), c), d) dan pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperlian kegiatan usaha  pada huruf e) sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN.

3.  Atas penjualan BBM, BBG dan Pelumas oleh produsen atau importir BBM, BBG dan Pelumas sebagai berikut :

  • BBM sebesar

0,25% dari penjualan tidak termasuk PPN kepada SPBU Pertamina

0,30% dari penjualan tidak termasuk PPN kepada SPBU Non Pertamina dan bersifat final

0,30% dari penjualan tidak termasuk PPN kepada pihak selain SPBU dan bersifat final

  • BBG sebesar 0,30% dari penjualan tidak termasuk PPN, selain kepada Pertaminan bersifat final
  • Pelumas sebesar 0,30% dari penjualan tidak termasuk PPN

4.  Atas penjualan hasil produksi kepada distributor dalam negeri sebagai berikut :

  • Penjualan semua jenis semen sebesar 0,25% dari DPP PPN
  • Penjualan kertas sebesar 0,10% dari DPP PPN
  • Penjualan baja sebesar 0,30% daari DPP PPN
  • Penjualan semua jenis kendaraan bermotor roda dua atau lebih sebesar 0,45% dari DPP PPN
  • Penjualan semua jenis obat sebesar 0,30% dari DPP PPN

5.  Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor sebesar 0,45% dari DPP PPN

6.  Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan sebesar 0,25% dari harga pembelian tidak termasuk PPN.

Ditinjau dari besarnya tarif, tidak ada yang berubah kecuali atas penambahan subjek pemungut seperti yang sudah diterangkan sebelumnya.

Saat terutang, pemungutan

  1. Atas impor, terutang dan dilunasi (penyetoran) saat bersamaan dengan pembayaran Bea Masuk (BM), kecuali bila Bea Masuk dan/atau PPN Impor dibebaskan, terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Pabean.
  2.  Atas pembelian barang pada huruf b), c), d) dan pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperlian kegiatan usaha  pada huruf e) terutang dan dipungut pada saat pembayaran.
  3. Atas penjualan hasil produksi pada huruf f) dan penjualan kendaraan bermotor pada huruf g) terutang dan dipungut saat penjualan.
  4. Atas penjualan BBM, BBG dan Pelumas pada huruf h) terutang dan dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang (delivery order)
  5. Atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul pada huruf i) terutang dan dipungut saat pembelian.

Pengecualian

  1. Impor barang dan/atau penyerahan barang yg menurut ketentuan perundang-undangan tidak terutang PPh
  2. Impor yang dibebaskan dari pungutan (untuk rincian lihat Pasal 3 ayat 9 (1) huruf b)
  3. Impor sementara, jika nyata-nyata impor dimaksudkan untuk diimpor kembali
  4. Impor kembali (re-impor), sesuai dengan ketentuan Ditjen BC
  5. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut :

pemungut pada huruf a, b, c dan d yang jumlahnya ≤ Rp 2 Juta, bukan merupakan nilai yang  terpecah-pecah;

pemungut pada huruf e yang jumlahnya ≤ Rp 10 Juta, bukan merupakan nilai yang terpecah-pecah;

pembelian BBM, BBG,Pelumas, benda-benda pos, pemakaian air dan listrik.

6.  Emas batangan yang akan diproses menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor.

7.  Pembayaran untuk pembelian sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Surat Keterangan Bebas (SKB)

1)      Pengecualian untuk huruf a & huruf f dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak.

2)      Pengecualian untuk huruf d, e dan f dilkukan tanpa SKB.

Catatan :

Bedakan dengan Surat Keterangan Bebas sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak No. 1/PJ/2011 tentang Tatacara Pengacuan Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh…

Penundaan Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak oleh DJP

Posted on

Dengan terbitnya Peraturan Dirjen Pajak (PER) No. 08/PJ/2013 pada tanggal 27 Maret 2013 atas perubahan PER No.42/PJ/2012 tentang Faktur Pajak, secara spesifik yaitu pemberian Nomor Seri Faktur Pajak. Penundaan ini sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) huruf b yaitu sampai dengan 31 Mei 2013, sehingga dalam tenggang waktu tersebut PKP masih diperbolehkan menggunakan Penomoran Faktur Pajak sesuai dengan aturan lama.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait terbitnya Per Dirjen ini termasuk DJP telah menerbitkan juklaknya Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak No. 15/PJ/2013 sebagai berikut :

  1. Aturan tentang Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak kepada PKP oleh DJP masih tetap mulai 1 April 2013 sesuai dengan PER No. 24/PJ/2012
  2. Bagi PKP yang belum memperoleh Nomor Seri Faktur Pajak dari DJP masih diperbolehkan menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur  sesuai aturan lama (PER-65/PJ/2010 perubahan PER-13/PJ/2010) dengan melanjutkan nomor seri yang telah dipakai sampai dengan 31 Mei 2013
  3. Bagi PKP yang memperoleh Nomor Seri Faktur Pajak dari DJP pada masa tenggang waktu tersebut (1 April 2013 sampai dengan 31 Mei 2013) sebagai bagian dari proses pelaksanaan PER 24, maka PKP wajib menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak dari DJP tersebut terhitung sejak tanggal diberikan Nomor Seri Faktur Pajak tersebut.
  4. Bagi PKP yang telah memperoleh Nomor Seri Faktur Pajak sejak 1 April 2013 PKP wajib menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak dari DJP tersebut.
  5. Mulai tanggal 1 Juni 2013 seluruh PKP wajib menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan PER No. 24/PJ/2013

Bedah-Peraturan Pemerintah No.93 Tahun 2010

Posted on

PERATURAN PEMERINTAH NO.93 TAHUN 2010

Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial, yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto

 

Pembahasan peraturan ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu :

  1. Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional
  2. Sumbangan Penelitian dan Pengembangan
  3. Sumbangan Fasilitas Pendidikan
  4. Sumbangan Pembinaan Olahraga
  5. Biaya Infrastruktur Sosial

A.    PENGERTIAN, CAKUPAN dan BATASAN

Ad.1 Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional (Pasal 1 hrf a)

Peraturan ini merupakan penjelasan atas Pasal 6 ayat (1) huruf j : “sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional”

Sumbangan ini merupakan sumbangan untuk korban bencana nasional yang disampaikan secara :

  1. langsung melalui badan penanggulangan bencana atau
  2. disampaikan secara tidak langsung melalui lembanga atau yang mendapat izindari instansi/lembaga yang berwenang untuk pengumpulan dan penanggulangan bencana.

Dalam penjelasan, badan penaggulangan bencana :

Badan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menampung, menyalurkan dan mengelola sumbangan sesuai dengan UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Ad.2 Sumbangan Penelitian dan Pengembangan (Pasal 1 huruf b)

Peraturan ini merupakan penjelasan atas Pasal 6 ayat (1) huruf j : “sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia”

Sumbangan ini merupakan sumbangan untuk penelitian dan pengembangan yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia yg disampaikan melalui lembangan penelitian dan pengembangan

Dalam penjelasan, lembaga penelitian dan pengembangan :

-  lembaga yang didirikan dengan tujuan melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan

-  perguruan tinggi terakreditasi

Ad.3 Sumbangan Fasilitas Pendidikan (Pasal 1 huruf c)

Peraturan ini merupakan penjelasan atas Pasal 6 ayat (1) huruf l : “sumbangan fasilitas pendidikan”

Sumbangan melalui fasilitas pendidikan disampaikan melalui lembaga pendidikan

Dalam penjelasan, fasilitas pendidikan adalah prasarana dan sarana yang digunakan untuk kegiatan pendidikan, termasuk pendidikan termasuk pendidikan kepramukaan, olahraga, dan program pendidikan dibidang seni dan budaya nasional.

Juga dalam penjelasan, lembaga pendidikan adalah lembaga yang bergerak dibidang pendidikan termasuk pendidikan olahraga, seni dan/atau budaya, baik pendidikan dasar dan menengah yang terdaftar pada dinas pendidikan maupun perguruan tinggi terakreditasi.

Sebagai tambahan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g UU PPh No.36 Tahun 2008 bahwa Biaya beasiswa, magang dan pelatihan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

Ad.4 Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga (Pasal 1 hrf d)

Peraturan ini merupakan penjelasan atas Pasal 6 ayat (1) huruf m : “sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga”

Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga merupakan sumbangan untuk membina, mengembangkan dan mengoordinasikan suatu gabungan organisasi cabang/jenis olahraga prestasi.

Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan atlit secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

Ad.5 Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial (Pasal 1 huruf c)

Peraturan ini merupakan penjelasan atas Pasal 6 ayat (1) huruf k : “sumbangan biaya infrastruktur social”

B.     SYARAT, TARIF dan PENGECUALIAN

1. Persyaratan, sebagai berikut :

  1. WP mempunyai penghasilan neto berdasarkan SPT Tahunan PPh tahun sebelumnya
  2. Pemberian sumbangan dan/atau biaya tidak menyebabkan rugi pada Tahun Pajak sumbangan diberikan.
  3. Didukung oleh bukti yang sah.
  4. Lembaga yang menerima sumbangan dan/atau biaya memiliki NPWP, keculai badan yang dikecualikan sebagai subjek pajak sesuai dgn UU PPh
  5. Sumbangan Penanggulangan bencana nasional, Penelitian dan  pengembangan, Fasiltias pendidikan dan  Pembinaan olahraga dapat diberikan dalam bentuk uang
  6. Sumbangan dalam bentuk barang ditentukan berdasarkan :

1)      nilai perolehan, apabila barang yang disumbangkan belum disusutkan

2)      nilai buku fiscal, apabila barang yang disumbangkan sudah disusutkan, atau

3)      harga pokok penjualan, apabila barang yang disumbangkan merupakan barang produksi sendiri.

7. Biaya pembangunan infrastruktur social diberikan hanya dalam bentuk sarana dan/atau prasarana, dimana nilai biaya pembangunan nfrastruktur social ditentukan berdasarkan jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan untuk membangun sarana dan/atau prasarana

2. Tarif

Besarnya nilai sumbangan dan/atau biaya pembanguna infrastruktur social yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk 1 tahun :

Maksimal 5% dari Penghasilan neto fiscal Tahun Pajak sebelumnya

3. Pengecualian

Sumbangan tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi pihak pemberi apabila sumbangan dan/atau biaya diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sesuai dengan UU PPh.

4. Kententuan lainnya

Ketentuan bagi penerima sumbangan, sebagai berikut :

  1. Badan penanggulangan bencana dan lembaga atau pihak yang menerima sumbangan harus menyampaikan laporan penerimaan dan penyaluran sumbangan kepada DJP untuk setiap triwulan.
  2. Lembaga penerima sumbangan dan/atau biaya wajib menyampaikan laporan penerimaan sumbangan kepada DJP paling lambat pada pada akhir Tahun Pajak diterimanya sumbangan dan/atau biaya.
  3. Lembaga penerima sumbangan dan/atau biaya yang mempunyai NPWP melaporkan sumbangan dan/atau biaya sebagai lampiran laporan keuangan pada SPT Tahunan PPh diterimanya sumbangan.

Berlaku      : mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2010

Ditetapkan : 30 Desember 2010