Faktur Pajak Baru PER-24/PJ/2012 lanjutan

Posted on

Pada pembahasan/resume sebelumnya bahwa telah dibahas mengenai seluk beluk Kode Aktiva sampai dengan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak. Kali ini akan dibahas secara khusus aturan main pembuatan faktur pajak sesuai dengan peraturan Diejen Pajak yang baru ini. Tetapi untuk dapat segera memahami apa yang baru tentang Faktur Pajak ini, terlebih dahulu kita akan membandingkan PER-24/PJ/2012 (berlaku sejak 1 April 2013) vs PER-13/PJ/2010 stdtd PER-65/PJ/2010 (berlaku sejak 1 April 2010 s/d 31 Maret 2013). Adapun poin-poin penting perubahan yang perlu dicermati adalah sebagai berikut :

1)      Kode Aktivasi dan Password (seperti yang sudah dijelaskan sebelum pembahasan ini)

2)      Format Penomoran Faktur Pajak yaitu Nomor Seri Faktur Pajak sebelumnya hanya 10 digit (berikut tahun penerbitan), sekarang 13 digit.

3)      Kode Cabang, tidak ada lagi istilah kode cabang

4)      Nomor Seri Faktur Pajak, sekarang Nomor Seri Faktur Pajak harus meminta kepada Dirjen Pajak melalui KPP Domisili

5)      Penggantian Faktur Pajak, penggantian Faktur Pajak dahulu menggunakan nomor baru dengan kode status “1” sekarang untuk penggantian Faktur Pajak tetap menggunakan nomor yang sama pada saat terbit termasuk tahun penerbitan, dan dilakukan pembetulan SPT Masa pada saat masa Faktur Pajak tersebut diganti atau dibatalkan.

 

Untuk lebih jelasnya ditampilkan dalam tabel perbedaan PER-24/PJ/2012 vs PER-13/PJ/2010 stdtd PER-65/PJ/2010 :

No

Keterangan

PER-24/PJ/2012

PER-13/PJ/2010 stdtd PER-65/PJ/2010

1. Masa Berlaku 1 April 2013 s/d sekarang… 1 April 2010 s/d 31 Maret 2013
2. Format Nomor Faktur Pajak  

0

0

0

.

0

0

0

-

0

0

.

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Kode                                 Tahun Penerbitan

Transaksi

Kode Status                       Nomor Seri Faktur Pajak

     Keterangan :

  1. 2 digit kode transaksi
  2. 1 digit kode status
  3. 13 digit Nomor Seri Faktur Pajak yang ditentukan oleh Dirjen Pajak
 

0

0

0

.

0

0

0

-

0

0

.

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Kode             Kode Cabang  Tahun Penerbitan          Nomor Urut

Transaksi

 

Kode Status                             Nomor Seri Faktur Pajak

Keterangan :

  1. 2 digit kode transaksi
  2. 1 digit kode status
  3. 3 digit kode cabang
  4. 8 digit nomor urut
3. Kode Cabang Untuk pemusatan PPN, Tidak ada lagi Kode Cabang, jadi bagi cabang yang melakukan pemusatan PPN, penomoran Faktur Pajak harus minta dari kantor Pusat Untuk pemusatan PPN, Ada Kode Cabang, Nomor sesuai dengan nomor urut.
4. Kode Transaksi Kode Transaksi sama,

Penegasan pada PER-12/PJ/2012 bahwa :

a)      Kode Transaksi “07” & “08” yaitu penyerahan PPN yang mendapatkan fasilitas PPN termasuk kepada penyerahan kepada Pemungut PPN (Kode “02” & “03”)

b)      Kode Transaksi “02” & “03” yaitu penyerahan kepada Pemungut PPN yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN, termasuk untuk kategori penyerahan :

-          Penyerahan yang menggunakan DPP lain (Kode “04”)

-          Penyerahan lainnya antara lain Orang Pribadi turis asing (Kode “06”

-          Penyerahan Aktiva Pasal 16D (Kode “09”)

 

5. Faktur Pajak Sama.
7. Kode Aktivasi & Password Menyampaikan Surat Permohonan ke KPP Domisili (KPP Wajib Pajak dikukuhkan sebagai PKP) -
8. Nomor Seri Faktur Faktur Pajak Menyampaikan Surat Permohonan ke KPP Domisili untuk diberikan Nomor Seri Faktur Pajak setelah Kode Aktivasi disetujui oleh oleh KPP

Contoh Nomor Seri Faktur Pajak untuk tahun 2013 yang diberikan oleh KPP :

100.13.00000015 s.d. 100.13.00000050

900.13.00000001 s.d. 901.13.00999999

dst..

Urut secara otomatis sesuai dengan 8 digit Nomor Seri Faktur Pajak setiap tahun pajak.

Contoh :

000.13.00000001 s.d. 000.13.99999999

9. Penggantian Faktur Pajak Pada saat melakukan penggantian Faktur Pajak (FP), terdapat perubahan yang signifikan, berupa :

1)      Penerbitan FP pengganti seperti penerbitan FP baru, dengan ketentuan sbb :

  1.   Tanggal FP adalah tanggal pada saat dilakukan penggantian
  2.   Nomor FP sama dengan Nomor FP yang dilakukan penggantian  yang berubah Kode Status “1”

Contoh :

Pada 3 Mei 2013 diterbitkan FP 010.000-13.00000055 kemudian karena terjadi kesalahan maka dilakukan penggantian pada 3 Februari 2014, maka nomornya menjadi 011.000-13.00000055

2)      FP Penggantian tersebut dilaporkan dengan melakukan pembetulan SPT Masa atas FP yang dilakukan pembetulan, dan tidak perlu melaporkan pada saat masa  FP Penggantian dibuat.

Dari contoh diatas :

FP Penggantian 011.000-13.00000055 dilaporkan pada Pembetulan SPT Masa Mei 2013, dan tidak perlu melaporkan SPT Masa Februari 2014

3)      FP Penggantian dibubuhi Cap sesuai dengan Lampiran VI.A.6

4)      Dalam hal FP yang diganti menggunakan Kurs Valuta Asing (Valas), maka FP Penggantian tetap menggunakan Kurs Valas pada saat FP yang diganti diterbitkan.

Dari contoh diatas :

Kurs Valas FP 011.000-13.00000055 adalah 3 Mei 2013

Pada saat melakukan penggantian Faktur Pajak (FP) berupa:

1)      Penerbitan FP pengganti seperti penerbitan FP baru, dengan ketentuan sbb :

  1. Tanggal FP adalah tanggal pada saat dilakukan penggantian
  2. Nomor FP adalah Nomor FP yang benar-benar baru termasuk tahun dan nomor urut FP dengan Kode Status “1”

Contoh :

Pada 16 Oktober 2012 diterbitkan FP 010.000-12.00000288 kemudian karena terjadi kesalahan maka dilakukan penggantian pada 8 Januari 2013, maka nomornya menjadi 011.000-13.00000009 (diasumsikan nomor urut seterusnya adalah 00000009 dan Kode Cabang “000”)

2)      FP Penggantian tersebut dilaporkan pada Masa FP Penggantian dibuat.

Dari contoh diatas :

FP Penggantian 011.000-13.00000009 dilaporkan pada Masa Januari 2013

3)      FP Penggantian dibubuhi Cap sesuai dengan Lampiran VIII.A.5

4)      Dalam hal FP yang diganti menggunakan Kurs Valuta Asing, pada PER-13/PJ/2010 stdtd PER-65/PJ/2010 tidak diatur.

10. Pembatalan Faktur Pajak Dalam hal pembatalan Faktur Pajak, pada prinsipnya tidak ada perbedaan yang mendasar, sebagai berikut yang diambil dari Lampiran VII :

  1. Dalam hal terjadi pembatalan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajak-nya telah diterbitkan, maka Faktur Pajak tersebut harus dibatalkan.
  2. Pembatalan transaksi harus didukung oleh bukti atau dokumen yang membuktikan bahwa telah terjadi pembatalan transaksi. Bukti dapat berupa pembatalan kontrak atau dokumen lain yang menunjukkan telah terjadi pembatalan transaksi.
  3. Faktur Pajak yang dibatalkan harus tetap diadministrasi (disimpan) oleh Pengusaha Kena Pajak Penjual yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut.
  4. Pengusaha Kena Pajak Penjual yang membatalkan Faktur Pajak harus mengirimkan surat pemberitahuan dan copy dari Faktur Pajak yang dibatalkan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak Penjual dikukuhkan dan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak Pembeli dikukuhkan.
  5. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak Penjual belum melaporkan Faktur Pajak yang dibatalkan di dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, maka Pengusaha Kena Pajak penjual harus tetap melaporkan Faktur Pajak tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPnBM.
  6. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak Penjual telah melaporkan Faktur Pajak tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagai Faktur Pajak Keluaran, maka Pengusaha Kena Pajak penjual harus melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak yang bersangkutan, dengan cara melaporkan Faktur Pajak yang dibatalkan tersebut dengan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPnBM.
  7. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak Pembeli telah melaporkan Faktur Pajak tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagai Faktur Pajak Masukan, maka Pengusaha Kena Pajak Pembeli harus melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak yang bersangkutan, dengan cara melaporkan Faktur Pajak yang dibatalkan tersebut dengan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPnBM.

 

Pengecualian Pemberlakuan Faktur Pajak dalam PER-24/PJ/2013 ini, tidak berlaku untuk :

  1. Pembuatan Faktur Pajak Khusus oleh PKP Toko Retail sesuai ketentuan Pasal 16E UU PPN No. 42 Tahun 2009 dalam hal permintaan kembali PPN atas barang bawaan orang pribadi pemegang paspor luar negeri sesuai aturan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 76/PMK.03/2010 stdtd No. 18/PMK.03/2011
  2. Pembuatan Faktur Pajak PKP Pedagang Eceran; dan
  3. Dokumen Tertentu yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak.

Disadur dari :

  1. Undang-Undang PPN & PPnBM No. 42 Tahun 2009
  2. Peraturan Dirjen Pajak No. 24/PJ/2012
  3. Peraturan Dirjen Pajak No. 13/PJ/2010 stdtd No. 65/PJ/2010
  4. ITR Volume VI/Edisi 1/2013 p6-16 : Perubahan Mendasar Faktur Pajak 2013
About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s