Latest Event Updates

Faktur Pajak Baru PER-24/PJ/2012 lanjutan

Posted on

Pada pembahasan/resume sebelumnya bahwa telah dibahas mengenai seluk beluk Kode Aktiva sampai dengan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak. Kali ini akan dibahas secara khusus aturan main pembuatan faktur pajak sesuai dengan peraturan Diejen Pajak yang baru ini. Tetapi untuk dapat segera memahami apa yang baru tentang Faktur Pajak ini, terlebih dahulu kita akan membandingkan PER-24/PJ/2012 (berlaku sejak 1 April 2013) vs PER-13/PJ/2010 stdtd PER-65/PJ/2010 (berlaku sejak 1 April 2010 s/d 31 Maret 2013). Adapun poin-poin penting perubahan yang perlu dicermati adalah sebagai berikut :

1)      Kode Aktivasi dan Password (seperti yang sudah dijelaskan sebelum pembahasan ini)

2)      Format Penomoran Faktur Pajak yaitu Nomor Seri Faktur Pajak sebelumnya hanya 10 digit (berikut tahun penerbitan), sekarang 13 digit.

3)      Kode Cabang, tidak ada lagi istilah kode cabang

4)      Nomor Seri Faktur Pajak, sekarang Nomor Seri Faktur Pajak harus meminta kepada Dirjen Pajak melalui KPP Domisili

5)      Penggantian Faktur Pajak, penggantian Faktur Pajak dahulu menggunakan nomor baru dengan kode status “1” sekarang untuk penggantian Faktur Pajak tetap menggunakan nomor yang sama pada saat terbit termasuk tahun penerbitan, dan dilakukan pembetulan SPT Masa pada saat masa Faktur Pajak tersebut diganti atau dibatalkan.

 

Untuk lebih jelasnya ditampilkan dalam tabel perbedaan PER-24/PJ/2012 vs PER-13/PJ/2010 stdtd PER-65/PJ/2010 :

No

Keterangan

PER-24/PJ/2012

PER-13/PJ/2010 stdtd PER-65/PJ/2010

1. Masa Berlaku 1 April 2013 s/d sekarang… 1 April 2010 s/d 31 Maret 2013
2. Format Nomor Faktur Pajak  

0

0

0

.

0

0

0

0

0

.

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Kode                                 Tahun Penerbitan

Transaksi

Kode Status                       Nomor Seri Faktur Pajak

     Keterangan :

  1. 2 digit kode transaksi
  2. 1 digit kode status
  3. 13 digit Nomor Seri Faktur Pajak yang ditentukan oleh Dirjen Pajak
 

0

0

0

.

0

0

0

0

0

.

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Kode             Kode Cabang  Tahun Penerbitan          Nomor Urut

Transaksi

 

Kode Status                             Nomor Seri Faktur Pajak

Keterangan :

  1. 2 digit kode transaksi
  2. 1 digit kode status
  3. 3 digit kode cabang
  4. 8 digit nomor urut
3. Kode Cabang Untuk pemusatan PPN, Tidak ada lagi Kode Cabang, jadi bagi cabang yang melakukan pemusatan PPN, penomoran Faktur Pajak harus minta dari kantor Pusat Untuk pemusatan PPN, Ada Kode Cabang, Nomor sesuai dengan nomor urut.
4. Kode Transaksi Kode Transaksi sama,

Penegasan pada PER-12/PJ/2012 bahwa :

a)      Kode Transaksi “07” & “08” yaitu penyerahan PPN yang mendapatkan fasilitas PPN termasuk kepada penyerahan kepada Pemungut PPN (Kode “02” & “03”)

b)      Kode Transaksi “02” & “03” yaitu penyerahan kepada Pemungut PPN yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN, termasuk untuk kategori penyerahan :

–          Penyerahan yang menggunakan DPP lain (Kode “04”)

–          Penyerahan lainnya antara lain Orang Pribadi turis asing (Kode “06”

–          Penyerahan Aktiva Pasal 16D (Kode “09”)

 

5. Faktur Pajak Sama.
7. Kode Aktivasi & Password Menyampaikan Surat Permohonan ke KPP Domisili (KPP Wajib Pajak dikukuhkan sebagai PKP)
8. Nomor Seri Faktur Faktur Pajak Menyampaikan Surat Permohonan ke KPP Domisili untuk diberikan Nomor Seri Faktur Pajak setelah Kode Aktivasi disetujui oleh oleh KPP

Contoh Nomor Seri Faktur Pajak untuk tahun 2013 yang diberikan oleh KPP :

100.13.00000015 s.d. 100.13.00000050

900.13.00000001 s.d. 901.13.00999999

dst..

Urut secara otomatis sesuai dengan 8 digit Nomor Seri Faktur Pajak setiap tahun pajak.

Contoh :

000.13.00000001 s.d. 000.13.99999999

9. Penggantian Faktur Pajak Pada saat melakukan penggantian Faktur Pajak (FP), terdapat perubahan yang signifikan, berupa :

1)      Penerbitan FP pengganti seperti penerbitan FP baru, dengan ketentuan sbb :

  1.   Tanggal FP adalah tanggal pada saat dilakukan penggantian
  2.   Nomor FP sama dengan Nomor FP yang dilakukan penggantian  yang berubah Kode Status “1”

Contoh :

Pada 3 Mei 2013 diterbitkan FP 010.000-13.00000055 kemudian karena terjadi kesalahan maka dilakukan penggantian pada 3 Februari 2014, maka nomornya menjadi 011.000-13.00000055

2)      FP Penggantian tersebut dilaporkan dengan melakukan pembetulan SPT Masa atas FP yang dilakukan pembetulan, dan tidak perlu melaporkan pada saat masa  FP Penggantian dibuat.

Dari contoh diatas :

FP Penggantian 011.000-13.00000055 dilaporkan pada Pembetulan SPT Masa Mei 2013, dan tidak perlu melaporkan SPT Masa Februari 2014

3)      FP Penggantian dibubuhi Cap sesuai dengan Lampiran VI.A.6

4)      Dalam hal FP yang diganti menggunakan Kurs Valuta Asing (Valas), maka FP Penggantian tetap menggunakan Kurs Valas pada saat FP yang diganti diterbitkan.

Dari contoh diatas :

Kurs Valas FP 011.000-13.00000055 adalah 3 Mei 2013

Pada saat melakukan penggantian Faktur Pajak (FP) berupa:

1)      Penerbitan FP pengganti seperti penerbitan FP baru, dengan ketentuan sbb :

  1. Tanggal FP adalah tanggal pada saat dilakukan penggantian
  2. Nomor FP adalah Nomor FP yang benar-benar baru termasuk tahun dan nomor urut FP dengan Kode Status “1”

Contoh :

Pada 16 Oktober 2012 diterbitkan FP 010.000-12.00000288 kemudian karena terjadi kesalahan maka dilakukan penggantian pada 8 Januari 2013, maka nomornya menjadi 011.000-13.00000009 (diasumsikan nomor urut seterusnya adalah 00000009 dan Kode Cabang “000”)

2)      FP Penggantian tersebut dilaporkan pada Masa FP Penggantian dibuat.

Dari contoh diatas :

FP Penggantian 011.000-13.00000009 dilaporkan pada Masa Januari 2013

3)      FP Penggantian dibubuhi Cap sesuai dengan Lampiran VIII.A.5

4)      Dalam hal FP yang diganti menggunakan Kurs Valuta Asing, pada PER-13/PJ/2010 stdtd PER-65/PJ/2010 tidak diatur.

10. Pembatalan Faktur Pajak Dalam hal pembatalan Faktur Pajak, pada prinsipnya tidak ada perbedaan yang mendasar, sebagai berikut yang diambil dari Lampiran VII :

  1. Dalam hal terjadi pembatalan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajak-nya telah diterbitkan, maka Faktur Pajak tersebut harus dibatalkan.
  2. Pembatalan transaksi harus didukung oleh bukti atau dokumen yang membuktikan bahwa telah terjadi pembatalan transaksi. Bukti dapat berupa pembatalan kontrak atau dokumen lain yang menunjukkan telah terjadi pembatalan transaksi.
  3. Faktur Pajak yang dibatalkan harus tetap diadministrasi (disimpan) oleh Pengusaha Kena Pajak Penjual yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut.
  4. Pengusaha Kena Pajak Penjual yang membatalkan Faktur Pajak harus mengirimkan surat pemberitahuan dan copy dari Faktur Pajak yang dibatalkan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak Penjual dikukuhkan dan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak Pembeli dikukuhkan.
  5. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak Penjual belum melaporkan Faktur Pajak yang dibatalkan di dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, maka Pengusaha Kena Pajak penjual harus tetap melaporkan Faktur Pajak tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPnBM.
  6. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak Penjual telah melaporkan Faktur Pajak tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagai Faktur Pajak Keluaran, maka Pengusaha Kena Pajak penjual harus melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak yang bersangkutan, dengan cara melaporkan Faktur Pajak yang dibatalkan tersebut dengan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPnBM.
  7. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak Pembeli telah melaporkan Faktur Pajak tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagai Faktur Pajak Masukan, maka Pengusaha Kena Pajak Pembeli harus melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak yang bersangkutan, dengan cara melaporkan Faktur Pajak yang dibatalkan tersebut dengan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPnBM.

 

Pengecualian Pemberlakuan Faktur Pajak dalam PER-24/PJ/2013 ini, tidak berlaku untuk :

  1. Pembuatan Faktur Pajak Khusus oleh PKP Toko Retail sesuai ketentuan Pasal 16E UU PPN No. 42 Tahun 2009 dalam hal permintaan kembali PPN atas barang bawaan orang pribadi pemegang paspor luar negeri sesuai aturan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 76/PMK.03/2010 stdtd No. 18/PMK.03/2011
  2. Pembuatan Faktur Pajak PKP Pedagang Eceran; dan
  3. Dokumen Tertentu yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak.

Disadur dari :

  1. Undang-Undang PPN & PPnBM No. 42 Tahun 2009
  2. Peraturan Dirjen Pajak No. 24/PJ/2012
  3. Peraturan Dirjen Pajak No. 13/PJ/2010 stdtd No. 65/PJ/2010
  4. ITR Volume VI/Edisi 1/2013 p6-16 : Perubahan Mendasar Faktur Pajak 2013

Faktur Pajak Baru PER-24/PJ/2012

Posted on

Peraturan Dirjen Pajak(PER) No. 24/PJ/2012

I. Saat Pembuatan Faktur Pajak (FP) harus urut nomor dan urut tanggal (Pasal  2   ayat (1))
II. Istilah FP dari FP Cacat menjadi FP Tidak Lengkap, kategori tidak lengkap :

1)  Faktur Pajak tidak sesuai dgn ketentuan dalam PER-24/PJ/2012   (sebelumnya PER-13/PJ/2010 stdtd PER-65/PJ/2010)

2) Faktur Pajak tidak urut nomor dan tidak urut tanggal (Pasal 16 ayat (1)) a sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP,denda 2% per bulan; dan FP dibuat tidak urut dianggal tidak membuat FP atau disebut kealpaan  (Pasal 16 ayat (2)) àsanksi Pasal 13 ayat (3) huruf c, denda 100%

3)      FP dengan nomor seri FP sama (dobel) dalam tahun pajak yang sama (Pasal 10 ayat (1)) à sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP,denda 2% per bulan

4)      Menerbitkan FP tanpa melakukan permohonan Kode Aktivasi & Password selanjutnya permohonan Nomor Seri FP (Pasal 12) ke KPP Domisili Wajib Pajak (dibahas selanjutnya) berlaku sejak 1 April 2013 (Masa April 2013) wajib bagi semua Wajib Pajak/PKP

III. Mengajukan Surat Permohonan Kode Aktivasi dan Password & Permohonan Nomor Seri FP ke KPP Domisili (Pasal (8) & Pasal (9) PER-24/PJ/2012) sebagai berikut :

Adapun langkah yang harus ditempuh dalam aturan pembuatan FP ini :

  1. Melakukan Permohonan Kode Aktiva dan Password ke KPP Domisili sesuai dgn Format Lampiran IVA PER-24/PJ/2012 sejak 1 Maret 2013, dengan persyaratan :
    1. membuat surat permohonan dimaksud
    2. alamat email yang telah tersedia, yakni dicantumkan pada saat penerbitan Surat Permohonan dimaksud
  2. Menuggu Pemberitahuan Kode Aktivasi dari KPP Domisili maksimal 3 hari setelah Surat Permohonan diterima secara lengkap oleh KPP Domisili, keputusan KPP Domisili adalah :
    1. disetujui dengan Pemberitahuan Kode Aktivasi dan Password melalui email.
    2. ditolak, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (3)
  3. Mengajukan Surat Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak ke KPP Domisili sesuai dengan Format Lampiran IVD PER-24/PJ/2012, dengan syarat :
    1. telah memiliki Kode Aktivasi dan Password
    2. telah melaporkan SPT Masa PPN untuk 3 masa pajak terakhir yang telah jatuh tempo secara berturut-turut pada tanggal permintaan disampaikan ke KPP Domisili. Misalnya : Wajib Pajak/PKP menyampaikan Surat Permitaan Nomor Seri FP pada tanggal 1 April 2013, maka harus sudah menghitung, menyetor dan melaporkan SPT Masa paling tidak Masa Des 2012, Jan 2013 & Feb 2013.

Wajib Pajak/PKP yang tidak memenuhi persyaratan ini tidak akan diberikan Nomor Seri Faktur Pajak (Pasal 9 ayat (5)).

Wajib Pajak/PKP bila Nomor Seri Faktur Pajak yang diminta sebelumnya telah habis sebelum berakhirnya 1 tahun Pajak (Masa Des), maka Wajib Pajak/PKP berhak meminta kembali Nomor Seri Faktur Pajak, sesuai dengan Format Lampiran IVE PER-24/PJ/2012.

4. Surat Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak diberitahukan kepada      Wajib Pajak melalui surat.

5. Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak digunakan dalam suatu tahun pajak, dilaporkan ke KPP Domisili bersamaan dengan SPT Masa PPN masa Pajak Desember tahun pajak bersangkutan dengan menggunakan formulir Lampiran IVF PER-24/PJ/201

IV. Disampaikan kembali sesuai dengan lampiran VA PER-12/PJ/2012 tentang pejabat atau pegawai yang berhak menandatangani Faktur Pajak disertai dengan contoh tandatangannya dengan melampirkan fotokopi identitas pejabat atau pegawai dimaksud, paling lambat akhir bulan sejak pejabat atau pegawai dimaksud menandatangani Faktur Pajak.

V.        Peraturan ini berlaku sejak 1 April 2013

VI. Pengajuan Permohonan Kode Aktivasi dan Password dapat dilakukan mulai 1 Maret 2013

Penyesuaian PTKP 2016 – PMK-101/PMK.010/2016

Posted on

Horeeee, kabar gembira sebagai hadiah menjelang lebaran, telah terbit PTKP Baru tahun 2016, Bebas pemotongan dari sebelumnya Rp 3.000.000 perbulan menjadi Rp 4.500.000,-PMK-101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penjelasan ringkas tabel dan perbandingan dari PTKP sebelumnya

Peraturan PMK-101/PMK.010/2016 PMK-122/PMK.010/2015
Berlaku 27 Juni 2016 s/d ……. 29 Juni 2015 s/d 26 Juni 2016
Keterangan/Status per Bulan per Tahun per Bulan per Tahun
WP sendiri        4.500.000       54.000.000        3.000.000         36.000.000
         
Tambahan :        
WP kawin           375.000         4.500.000           250.000           3.000.000
         
Tambahan keluarga           375.000         4.500.000           250.000           3.000.000
lihat catatan dibawah        
Bila PTKP diresumekan :        
TK/0        4.500.000       54.000.000        3.000.000         36.000.000
TK/1        4.875.000       58.500.000        3.250.000         39.000.000
TK/2        5.250.000       63.000.000        3.500.000         42.000.000
TK/3        5.625.000       67.500.000        3.750.000         45.000.000
K/0        4.875.000       58.500.000        3.250.000         39.000.000
K/1        5.250.000       63.000.000        3.500.000         42.000.000
K/2        5.625.000       67.500.000        3.750.000         45.000.000
K/3        6.000.000       72.000.000        4.000.000         48.000.000
Catatan :

1.     Tambahan keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus paling banyak 3 org seperti dlm Psl 7 ayat 1 huruf d dan penjelasannya adalah : orangtua, mertua, anak kandung, anak angkat, dgn syarat tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh wajib pajak

2.     PMK-122/PMK.010/2015 berlaku sejak 29 Juni 2015 Tetapi perhitungan PTKP atas Penghasilan karyawan yang dipotong sejak Januari 2015

3.     PMK-101/PMK.010/2016, berlaku sejak 27 Juni 2016 Tetapi perhitungan PTKP atas Penghasilan karyawan yang dipotong sejak Januari 2016

 

Apa yang perlu dilakukan untuk Masa Juni 2016 yang pembayaran pajaknya bulan Juli 2016?

  1. Melakukan penghitungan ulang PPh Pasal 21 terhutang mulai Januari s/d Mei 2016 dengan PTKP yang baru sesuai dengan amanat Pasal 3 PMK-101/PMK.010/2016
  2. Akan ada angka PPh Pasal 21 terhutang yang jauh lebih kecil dari sebelumnya, juga dimana pada bln juni juga sudah dibagikan THR, jadi dimungkinkan masih kurang bayar walaupun sedikit.
  3. Harap segera dilakukan penghitungan ulang pada masa juni ini agar menghindari lebih bayar PPh Pasal 21 pada masa Desember 2016 nanti

 

 

 

Undang Pengampunan Pajak / Tax Amnesty (TA) – Penjelasan Ringkas & Penting-penting

Posted on Updated on

*I. Pengertian*

Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak dengan cara mengungkap harta yang belum dilapor di SPT PPh dan membayar Uang Tebusan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan.

Undang-Undang Pengampunan Pajak / Tax Amnesty berlaku sejak 1 Juli 2016 s.d. 31 Maret 2017

*II. Objek Pajak TA*

Objek yang termasuk Objek Pengampunan Pajak / TA :

  • Pajak Penghasilan (PPh)
  • Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
  • Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

*III. Subjek Pajak TA*

Yang termasuk Subjek Pengampunan Pajak / TA :

  • Wajib Pajak Badan
  • Wajib Pajak Orang Pribadi

*IV. Pihak Yang Tidak Boleh Mengikuti TA*

Wajib Pajak (WP) yang tidak boleh mengikuti TA adalah Wajib Pajak yang sedang :
–  Dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan
–  Dalam proses peradilan ; atau
–  Menjalani hukuman pidana
Atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

*V. Tarif :*

1) Harta di dalam negeri atau di luar negeri yang dialihkan ke Indonesia (REPATRIASI):
Catatan : Sebelumnya di RUU TA kedua jenis harta ini dibedakan tarifnya dalam UU TA, namun akhirnya disamakan tarifnya sudah menjadi UU :
– 2% untuk Periode 3 Bulan Pertama (1 juli – 30 September 2016)
– 3% untuk Periode 3 Bulan Kedua (1 Oktober – 31 Desember 2016)
– 5% untuk Periode 3 Bulan Ketiga (1 Januari – 31 Maret 2017)

2) Harta di luar negeri yang tidak dialihkan (DEKLARASI):
– 4% untuk Periode 3 Bulan Pertama (1 juli – 30 September 2016)
– 6% untuk Periolean Kedua (1 Oktober – 31 Desember 2016)
– 10% untuk Periode 3 Bulan Ketiga (1 Januari – 31 Maret 2017)

3) Bagi Wajib Pajak dengan omzet s.d Rp. 4,8 milyar (UMKM):
– 0.5% bagi yang mengungkapkan nilai harta s.d Rp. 10 Milyar
– 2% bagi yang mengungkapkan lebih dari Rp. 10 Milyar
Syarat : Wajib Pajak wajib melampirkan surat pernyataan omzet

*VI.  Perhitungan Pajak Pengampunan Pajak / TA*

1).  Uang Tebusan*
Uang Tebusan = Tarif x (Nilai harta bersih – Hutang Bersih) yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan  dalam SPT PPh terakhir.

2). Dasar Penilaian Harta Bersih  :
Nilai harta untuk Kas berdasarkan nilai nominal, sedangkan selain Kas berdasarkan nilai wajar.
Nilai wajar adalah nilai yang menggambarkan kondisi dan keadaan aset sejenis atau setara berdasarkan penilaian wajib pajak.

3).Batasan Hutang :
Hutang yang dapat diperhitungkan dibatasi untuk :
– Wajib Pajak Badan paling banyak 75%
– Wajib Pajak Orang Pribadi paling banyak 50%
dari nilai harta tambahan (yang berkaitan secara langsung dengan perolehan harta yang bersangkutan)

Contoh Simulasi Perhitungan Tax Amnesty

Tebusan x (harta bersih – utang bersih), Harta bersih = harta per 31 Desember 2015 – harta di SPT 2014

Contoh:
Pengusaha A memiliki utang kepada pihak lain Rp. 100 M
Harta pengusaha A per 31 Desember 2015 Rp. 2 T
dan Harta yang dilaporkan sesuai SPT 2014 Rp. 1,5 T,
dengan uang tebusan 3% maka:

Tebusan yang harus dibayar
3% x ( Rp. 500 M – Rp. 100 M) = Rp. 12 M.

*VII. Surat Pernyataan (SP) Pengampunan Pajak*

Wajib Pajak yang mengikuti TA harus menyampaikan Surat Pernyataan (SP). SP dapat disampaikan paling banyak 3x selama periode TA yaitu hingga 31 Maret 2017.

Surat Pernyataan harus memuat :

  1. Identitas WP.

2. Harta WP.
3. Utang WP.
4. Nilai Harta Bersih
5. Penghitungan uang tebusan

 

Surat pernyataan ini harus disampaikan ke kantor Direktorat Jendral Pajak (DPJ) tempat WP terdaftar atau tempat lain yang ditentukan MENKEU.

*VIII. Keuntungan Mengikuti TA*

Wajib Pajak yang telah menerima tanda terima SP tidak dilakukan :
– Pemeriksaan
– Pemeriksaan Bukti Permulaan dan / atau
– Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

*IX. Fasilitas TA*

Wajib Pajak yang telah memperoleh Surat Keterangan, memperoleh fasilitas antara lain:

– Penghapusan pajak dan tidak dikenakan sanksi administrasi dan pidana perpajakan

– Penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga atau denda

– Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana perpajakan

– Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana perpajakan
– Penghentian penyidikan

*X. Repatriasi Aset*

Harta di luar negeri yang ingin dialihkan paling lambat harus dilakukan :
– Tanggal 31 Desember 2016 untuk TA periode 3 Bulan Pertama dan Kedua
– Tanggal 31 Maret 2017 untuk TA periode 3 Bulan Terakhir
Harta tersebut tidak dapat dialihkan keluar dari Indonesia dalam waktu 3 (Tiga) tahun sejak diterbitkan Surat Keterangan.

*XI.Investasi*

1).   Investasi dilakukan dalam surat berharga / obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah / BUMN, investasi keuangan pada bank persepsi, obligasi perusahaan swasta, investasi infrastruktur kerjasama pemerintah dengan swasta, investasi sektor riil prioritas pemerintah, investasi lain yang sah.

2)   Bagi WP yang mengalihkan dan menginvestasikan hartanya di Indonesia, pengalihan tersebut  dilakukan melalui BANK PERSEPSI yang akan ditunjuk secara KHUSUS.
melalui  INSTRUMEN INVESTASI, yaitu :
– SBN ( surat berharga negara)
– OBLIGASI badan usaha milik negara (BUMN)
– OBLIGASI lembaga pembiayaan yang dimiliki pemerintah.
– INVESTASI keuangan pada BANK PERSEPSI,
– OBLIGASI Perusahaan Swasta.
– INVESTASI infrastruktur
– INVESTASI Sektor riil yang ditentukan pemerintah.

Semua akan ditentukan oleh pemerintah

*XII. Batas Waktu Persetujuan*

Syarat dan Ketentuan Tax Amnesty 2016.
– Semua WP berhak mendapatkan Tax Amnesty.
Kecuali WP yang tengah menghadapi perkara pidana atau menjalani hukuman pidana.

– Surat Keterangan (setara Persetujuan TA) diterbitkan paling lama 10 (Sepuluh) hari sejak tanggal diterima Surat Pernyataan (SP) beserta lampirannya.

*XIII.Wajib Pajak Badan*

Bagi Wajib Pajak Badan harus membukukan selisih antara nilai harta bersih di SP dikurangi nilai harta bersih di SPT, sebagai tambahan atas saldo laba ditahan (Retained Earning) di dalam Neraca.
Harta tambahan tersebut tidak dapat didepresiasi / diamortisasi.

*XIV. Tanah dan Bangunan Harus Balik Nama*

Harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan serta harta berupa saham yang belum dibalik nama harus dilakukan pengalihan hak menjadi atas nama wajib pajak.
Pengalihan tersebut dibebaskan dari pengenaan PPh dalam jangka waktu paling lambat 31 Desember 2017.

*XV. Tidak Berhak Membetulkan SPT*

Wajib Pajak yang menyampaikan SP tidak berhak melakukan pembetulan SPT setelah UU TA diundangkan.
Apabila pembetulan SPT disampaikan maka akan tetap dianggap tidak disampaikan.

*XVI. Resiko Harta Yang Belum Dilapor di TA*

Wajib Pajak yang telah memperoleh SK dan ditemukan data / informasi harta yang belum terungkap dalam SP, dianggap sebagai *tambahan penghasilan pada saat ditemukan data / informasi harta tersebut.*

Atas tambahan penghasilan tersebut dikenakan PPh dengan tarif umum ditambah *sanksi administrasi sebesar 200% (Dua Ratus Persen)* dari PPh yang tidak / kurang dibayar

*XVII.Resiko Bagi Yang Tidak Ikut TA*

Bagi wajib Pajak yang tidak menyampaikan SP s.d 31 Maret 2017, atas harta yang belum dilapor sejak 1 Januari 1985 s.d 31 Desember 2015 dianggap sebagai penghasilan pada saat ditemukan data / informasi harta tersebut, paling lama 3 (Tiga) tahun sejak UU TA berlaku.
Atas tambahan penghasilan tersebut dikenakan pajak dan sanksi sesuai UU dan peraturan perpajakan.

*XVIII. Gugatan*

Segala sengketa TA diselesaikan melalui pengajuan gugatan ke Badan Peradilan Pajak

HAK DAN PERLINDUNGAN TAX AMNESTY 2016

– Semua data, informasi, surat pernyataan peserta tax amnesty TIDAK DAPAT DIJADIKAN SEBAGAI DASAR  PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN ATAU PENUNTUTAN PIDANA terhadap WP.

– Pihak-pihak terkait seperti MENKEU Dan PEGAWAI keMENKEU dilarang MEMBOCORKAN DAN MENYEBAR- LUASKAN DATA DAN INFORMASI WP peserta Tax Amnesty.

– Jika DILANGGAR, akan DIPIDANA PENJARA paling lama LIMA TAHUN.

Penyesuaian PTKP 2015

Posted on Updated on

INSENTIF KARYAWAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) 2015

Oleh Parlin Silitonga[i]

 

Seiring dengan kenaikan Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kota/Kabupatan atau sering disebut “UMP” untuk mengimbangi kenaikan inflasi begitu juga dengan Direktorat Jenderal Pajak melakukan penyesuaian melalui Kementrian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak setelah mengadakan Konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang.

Besarnya Penyesuaian PTKP berlaku sejak 29 Juni 2015 sebagai berikut :

Wajib Pajak atau Perkerja Rp 36.000.000,- setahun atau Rp 3.000.000,- sebulan

Tambahan menikah dan tanggungan masing-masing Rp 3.000.000,- setahun atau Rp 250.000,- sebulan.

Adapun besarnya penyesuaian PTKP sudah tiga kali mengalami penyesuaian sejak berlaku Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2007 berlaku sejak 1 Januari 2008.

Tabelnya sebagai berikut :

Peraturan PMK-122/PMK.010/2015 PMK-162/PMK.011/2012 PMK-252/PMK.03/2008
Berlaku 29 Juni 2015 s/d (dst)…. 1 Jan 2013 s/d 28 Juni 2015 1 Jan 2009 s/d 31 Des 2012
Keterangan/Status per Bulan per Tahun per Bulan per Tahun per Bulan per Tahun
WP sendiri        3.000.000       36.000.000        2.025.000         24.300.000           1.320.000        15.840.000
             
Tambahan :            
WP kawin           250.000         3.000.000           168.750           2.025.000              110.000          1.320.000
 
Tambahan keluarga           250.000         3.000.000           168.750           2.025.000              110.000          1.320.000
lihat catatan dibawah            
Bila PTKP diresumekan :            
TK/0        1.320.000       36.000.000        1.320.000         24.300.000           1.320.000        15.840.000
TK/1        1.570.000       39.000.000        1.488.750         26.325.000           1.430.000        17.160.000
TK/2        1.820.000       42.000.000        1.657.500         28.350.000           1.540.000        18.480.000
TK/3        2.070.000       45.000.000        1.826.250         30.375.000           1.650.000        19.800.000
K/0        1.570.000       39.000.000        1.488.750         26.325.000           1.430.000        17.160.000
K/1        1.820.000       42.000.000        1.657.500         28.350.000           1.540.000        18.480.000
K/2        2.070.000       45.000.000        1.826.250         30.375.000           1.650.000        19.800.000
K/3        2.320.000       48.000.000        1.995.000         32.400.000           1.760.000        21.120.000

 

Semoga bermanfaat…

Salam

[i] Penulis adalah Konsultan Pajak dan Pemerhari Pajak

 

APLIKASI e-FAKTUR dan ATURAN PELAKSANAAN

Posted on Updated on

APLIKASI e-FAKTUR dan ATURAN PELAKSANAAN, Oleh : Parlin Silitonga, SE.,BKP.[1]

Pelaksanaan

Sesuai dengan KEP No.136/PJ/2013 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang diWAJIBkan membuat Faktur Pajak Elektronik (e-FAKTUR), sebagai berikut :

  • PKP yang ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan Dirjen Pajak ini yang disebut dengan PKP Tertentu (Percontohan) sebanyak 45 PKP ditetapkan wajib e-FAKTUR mulai 1 Juli 2014
  • Semua PKP yang berdomisili di Jawa Bali ditetapkan wajib e-FAKTUR mulai 1 Juli 2015
  • PKP secara Nasional (tanpa terkecuali) ditetapkan wajib e-FAKTUR mulai 1 Juli 2016

Peraturan Perpajakan terkait

  1. PMK No.151/PMK.03/2013 tentang Tatacara Pembuatan dan Tatacara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak
  2. PER No.24/PJ/2012 dan Perubahan kedua PER No.17/PJ/2014 tentang Bentuk, Ukuran dan Tatacara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, dan Tatacara Pembetulan atau Penggantian dan Tatacara Pembatalan Faktur Pajak
  3. PER No. 16/PJ/2014 tentang Tatacara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik
  4. SE No.20/PJ/2014 tentang Tatacara Permohonan Aktivasi dan Password Akun PKP dan Sertifikat Elektronik, Serta Permintaan, Pengembalian dan Pengawasan Nomor Seri Faktur Pajak
  5. SE No.21/PJ/2014 tentang Tatacara Permintaan Data Faktur Pajak Berbentuk Elektronik

 

Peraturan dan Tatacara Melaksanakan dan Menggunakan Faktur Pajak Elektronik

  1. Dengan terbitnya Perdirjen Pajak (PER) No. 16/PJ/2014 tentang Tatacara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik tanggal 20 Juni 2014 dan berlaku sejak 1 Juli 2014 (khusus KEP-136/PJ/2014 senayak 45 PKP sebaga percontohan, dan sejak 1 Juli 2015 berlaku bagi seluruh PKP yang terdaftar di KPP Jawa dan Bali), Aturan Bentuk, Ukuran dan Tatacara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, dan Tatacara Pembetulan atau Penggantian dan Tatacara Pembatalan Faktur Pajak tetap mengacu kepada PER-24/PJ/2012 dan perubahan kedua PER-17/PJ/2014) selanjutnya ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan :
  2. Pengertian dan Ketetapan (Pasal 1)
  • Faktur Pajak berbentuk elektronik, yang selanjutnya disebut e-Faktur, adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dilengkapi dengan petunjuk penggunaan (user manual)
  • Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan membuat e-Faktur adalah Pengusaha Kena Pajak yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak
  1. Dikecualikan dari kewajiban membuat e-FAKTUR :
  • yang dilakukan oleh pedagang eceran sesuai dengan dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2012
  • yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak Toko Retail kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16E Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan peraturan pelaksanaannya.
  • yang bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilainya berupa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan peraturan pelaksanaannya.
  1. Tatacara Pembuatan Faktur Pajak atas Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan peraturan pelaksanaannya (Pasal 2 ayat 3) (yaitu PMK No.151/PMK.011/2013 dan PER No. 24/PJ/2012 yang telah diubah beberapa kali dengan perubahan ke-2 pada PER No.17/PJ/2014)
  2. Saat kewajiban membuat e-FAKTUR oleh PKP (Pasal 3):
  • saat penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 16D Undang-Undang nomor 42 TAHUN 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
  • saat penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c 16D Undang-Undang nomor 42 TAHUN 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
  • saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak
  • saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
  • saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.
  1. e-Faktur harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat (Pasal 4 ayat (1)):
  • nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
  • nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
  • jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
  • Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
  • Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
  • kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
  • nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak
  1. Tandatangan Faktur Pajak Elektronik pada e-FAKTUR berupa tandatangan elektronik (Pasal 4 ayat (2).
  2. e-Faktur dibuat dengan menggunakan mata uang Rupiah (Pasal 5 ayat (1))
  3. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang menggunakan mata uang selain Rupiah maka harus terlebih dahulu dikonversikan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku menurut Keputusan Menteri Keuangan pada saat pembuatan e-Faktur (Pasal 5 ayat (2))
  4. Faktur Pajak Penggantian dan Pembatalan dalam e-FAKTUR :
  • Atas e-Faktur yang salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan, sehingga tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas dan benar, Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur tersebut dapat membuat e-Faktur pengganti melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak (Pasal 6)
  • Dalam hal terdapat pembatalan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang e-Fakturnya telah dibuat, Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur harus melakukan pembatalan e-Faktur melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak (Pasal 7)
  1. Pencetakan, Cetak ulang dan Permintaan data Faktur Pajak (Pasal 8) :
  • Atas hasil cetak e-Faktur yang rusak atau hilang, Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur dapat melakukan cetak ulang melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak
  • Atas data e-Faktur yang rusak atau hilang, Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permintaan data e-Faktur ke Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan dengan menyampaikan surat Permintaan data e-Faktur sebagaimana diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini
  • Permintaan data e-Faktur terbatas pada data e-Faktur yang telah diunggah (upload) ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak
  1. Keadaan tertentu luar kendali (force majour) Pasal 9 :
  • Dalam hal terjadi keadaan tertentu yang menyebabkan Pengusaha Kena Pajak tidak dapat membuat e-Faktur, Pengusaha Kena Pajak diperkenankan untuk membuat Faktur Pajak berbentuk kertas (hardcopy)
  • Keadaan tertentu yang menyebabkan Pengusaha Kena Pajak tidak dapat membuat e-Faktur adalah keadaan yang disebabkan oleh peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan sebab lainnya di luar kuasa Pengusaha Kena Pajak, yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak
  • Dalam hal keadaan tertentu ditetapkan telah berakhir oleh Direktur Jenderal Pajak, data Faktur Pajak berbentuk kertas (hardcopy) yang dibuat dalam keadaan tertentu diunggah (upload) ke Direktorat Jenderal Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak
  1. Bentuk e-Faktur adalah berupa dokumen elektronik Faktur Pajak, yang merupakan hasil keluaran (output) dari aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan e-Faktur tidak diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas (hardcopy) Pasal 10.
  2. Pelaporan e-FAKTUR (Pasal 11) :
  • e-Faktur wajib dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak ke Direktorat Jenderal Pajak dengan cara diunggah (upload) ke Direktorat Jenderal Pajak dan memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak
  • Pelaporan e-Faktur dilakukan dengan menggunakan aplikasi atau sistem elektronik yang telah ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak
  • Direktorat Jenderal Pajak memberikan persetujuan untuk setiap e-Faktur yang telah diunggah (upload) sepanjang Nomor Seri Faktur Pajak yang digunakan untuk penomoran e-Faktur tersebut adalah Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak yang membuate-Faktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berlanjut tulisan berikutnya : Penggunaan Aplikasi e-FAKTUR

Sumber :

  1. Undang-Undang PPN & PPnBM No.42 Tahun 2009
  2. Peraturan Menteri Keuangan No. 151/PMK.03/2013 Tatacara Pembuatan dan Tatacara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak
  3. Peraturan Dirjen Pajak No.16/PJ/2014 tentang Tatacara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik

[1] Penulis adalah Konsultan Pajak di MEZRA KONSULTAN (www.mezra-konsultan.com, /under construction)

KONSULTAN PAJAK PARLIN SILITONGA, SE., BKP. & Rekan

Posted on Updated on

MEZRA KONSULTAN behalf on PARLIN SILITONGA, SE.,BKP.

Konsultan Pajak, Accounting Reporting Service & Analisa Kelayakan Bisnis

IZIN PRAKTEK KONSULTAN PAJAK

NOMOR : KIP-541/IP-B/PJ/2015

SILAHKAN MENGHUBUNGI KAMI:

KANTOR          : KOMPLEK PERMATA CIMANGGIS BLOK C1 NO.17, JL. RAYA TAPOS, TAPOS, KOTA DEPOK

TELEPON        :  (021) 2923 0576

HP/WA              :  0813 9842 4502 / 0857 7018 8815

EMAIL               : parlinthsilitonga@yahoo.com; parlin.silitonga@mezra-konsultan.com

WEBSITE         :  www.mezra-konsultan.com –> sorry under construction

kpparlinsilitonga.wordpress.com

Proposa Profil MEZRA KONSULTAN – KKP Parlin Silitonga, SE.,BKP. & Rekan

Kartu Nama

PERATURAN DIRJEN PAJAK (PER) NO. 14/PJ/2013 ATAS SPT MASA PPH PASAL 21/26 DANBUKTI PEMOTONGAN

Posted on Updated on

Dengan terbitnya PER No.14/PJ/2013 tanggal 18 April 2013 dan berlaku mulai 1 Januari 2013 (dalam arti Masa Januari 2014) perihal :“Bentuk, Isi, Tatacara Pengisian dan Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21/26 dan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26” maka Bentuk SPT Masa PPh Pasal 21/26 yang telah dipakai selama ini sejak 1 Januari 2009, dimana Formulir SPT Masa PPh Pasal 21/26 atas peralihan dari Tahunan ke Masa sesuai dengan PER No. 32/PJ/2009 yang berlaku sejak 1 Juli 2009.Dilanjutkan dengan aturan menggunakan e-SPT sebagai saranan penyampaian SPT Masa terhitung sejak 1 Juli 2009 (Masa Juli 2009) sesuai dengan PER No.6/PJ/2009 perihal “Tatacara Penyampaian SPT dalam bentuk elektronik”.

Dengan terbitnya PER No.14/PJ/2013 maka sejak 1 Januari 2014 harus menyampaikan secara elektronik sesuai dengan ketentuan pada Perdirjen ini.Selain itu Perdirjen ini semakin transparan, dimana pada Bentuk SPT Masa sebelumnya dilaporkan secara gelondongan untuk Masa Januari s/d November, kecuali untuk masa Desember yang dibuat rinciannya. Untuk Bentuk SPT Masa PPh Pasal 21/26 yang akan berlaku per Januari 2014 ini harus ada perincian 1721-I, Disamping itu pada SPT yang baru ini penambahan kolom Kode Objek Pajak (kode-kode tersebut dapat dilihat di form SPT).

Bila dapat dirangkumkan Latar belakang terbitnya Per No.14/PJ/2013 ini sebagai berikut :

No.

Issue

Penyebab

Solusi

1. Kesulitan dalam pengawasan pelaporan PPh 21/26 perbulan (Januari s.d. November) Data disampaikan secara gelondongan, sehingga tidak ada rincian setiap masa pajak Mewajibkan perincian daftar pemotongan PPh 21/26 untuk setiap Masa Pajak (1.)
2. Kesulitan matching data bukti potong Pemotongan bukti potong tidak terstruktur Melakukan standarisasi penomoran bukti potong  (2.)
3. Lambatnya penyediaan data SPT di database Proses perekaman SPT yang relative lambat dan cakupan penggunaan e-SPT masih sedikit Memperluas cakupan penggunaan e-SPT PPh Pasal 21/26 (3.)
4. Kesulitan melakukan pertukaran data dengan negara lain Regulasi yang ada belum mengakomodir mekanisme peluang terjadinya pertukaran data dengan dengan lain terutama yang berkaitan dengan PPh Pasal 26 Melakukan pengaturan yang membuka peluang terjadinya pertukaran data dengan negar lain terutama dalam kaitannya dgn PPh Pasal 26
5. Belum adanya keterhubungan data SPT dengan data pihak ketiga Belum adanya key yang menjadi penghubung data SPT dan bukti potong yang kita miliki dgn data pihak ketiga Mencantumkan “key” yang dapat menjadi penghubung antara data SPT dan bukti potong dengan data pihak ketiga, misal : NIK (4.)

Solusi, Penjelasan

1. Mewajibkan perincian daftar pemotongan PPh Pasal 21/26 untuk setiap Masa Pajak

SPT PPh Pasal 21/26 Tahun 2014 sesuai PER-14/PJ/2014 dalam Form 1721-I. Jadi pada e-SPT PPh Pasal 21/26 ini harus membuat perincian Daftar Pemotongan Pajak (1721-I), Daftar Pemotongan Pajak (1721-I) ada 2 macam :

–          Daftar Pemotongan Pajak (1721-I) Satu Masa Pajak yaitu untuk masing-masing Masa Januari s.d. Desember.

–          Daftar Pemotongan Pajak (1721-I) Satu Tahun Pajak yaitu hanya pada saat Masa Desember, jadi Masa Desember ada 2 macam yaitu Daftar Pemotongan Pajak (1721-I) Satu Masa Pajak dan Satu Tahun Pajak.

Untuk setiap masa pajak wjib pajak dapat melakukan impor data kedalam e-SPT sesuai dengan format yang sudah disediakan dengan database e-SPT

2. Melakukan standarisasi penomoran bukti potong

Sebelum adanya Form SPT PPh Pasal 21/26 Tahun 2014 ini, maka penomoran Bukti Potong tergantung selera perusahaan masing-masing, sehingga dengan tidak adanya standarisasi ini, maka standar database sangat sulit dibuat karena hal ini. Sehingga Direktorat Jendral Pajak melalui PER No.14/PJ/2013 Pasal 2 ayat (1) dalam lampiran Perdirjen ini membuat Standarisasi Penomoran Bukti Potong PPh Pasal 21/26, termasuk Bukti Potong 1721-A1 dan 1721-A2.

Adapun Standarisasi penomoran bukti potong :

  1. 1.3.mn.yy-xxxxxx à Bukti Potong PPh Pasal 21/26 Tidak Final
  2. 1.4.mn.yy-xxxxxx à Bukti Potong PPh Pasal 21/26 Final
  3. 1.1.mn.yy-xxxxxx à Bukti Potong 1721-A1
  4. 1.1.mn.yy-xxxxxx à Bukti Potong 1721-A2

Keterngan :

mn = bulan diterbitkan bukti potong

yy  = tahun diterbitkan bukti potong

3. Memperluas cakupan penggunaan e-SPT PPh Pasal 21/26

Dirjen Pajak dengan terbitnya PER No.14/PJ/2013 ini diharapkan semua Wajib Pajak PPh Pasal 21/26 dalam penyampaian SPT dapat dilakukan dengan e-SPT.  Dalam hal ini siapa yang harus menggunakan e-SPT dan siapa yang dapaty menggunakan e-SPT, dalam hal dapat berarti masih boleh menggunakan harcopy/manual, kutipan dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3) PER No.14/PJ/2014 sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (2) :

SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 baik dalam bentuk formulir kertas (hard copy) maupun e-SPT dapat digunakan oleh Pemotong yang:

  1. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap dan penerima pensiun atau tunjangan hari tua/jaminan hari tua berkala dan/atau terhadap pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, pejabat negara dan pensiunannya yang jumlahnya tidak lebih dari 20 (dua puluh) orang dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau
  2. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak Final) dan/atau Pasal 26 selain pemotongan PPh sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan bukti pemotongan yang jumlahnya tidak lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau
  3. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Final) dengan bukti pemotongan yang jumlahnya tidak lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau
  4. melakukan penyetoran pajak dengan SSP dan/atau bukti Pbk yang jumlahnya tidak lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak”

Pasal 2 ayat (3) :

SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk e-SPT wajib digunakan oleh Pemotong yang:

  1. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap dan penerima pensiun atau tunjangan hari tua/jaminan hari tua berkala dan/atau terhadap pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, pejabat negara dan pensiunannya yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) orang dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau
  2. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak Final) dan/atau Pasal 26 selain pemotongan PPh sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau
  3. melakukan pemotongan PPh Pasal 21(Final) dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau
  4. melakukan penyetoran pajak dengan SSP dan/atau bukti Pbk yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak.

Sehingga bila diringkas maka kaegori wajib menggunakan e-SPT PPh Pasal 21/26 ada 4 kategori, bila salahsatu kategori saja terpenuhi, maka Wajib Pajak yang bersangkutan wajib menggunakan e-SPT, adapun kategori tersebut (ringkasan dari pasal 2 ayat (3) PER No.14/PJ/2013 adalah :

  1. 1.       Melakukan pemotongan PPh Pasal 21/26 atas pegawai tetap yang jumlahnya > 20 pegawai
  2. 2.       Mengeluarkan bukti potong PPh Pasal 21/26 yang Tidak Final > 20 dokumen
  3. 3.       Mengeluarkan bukti potong PPh Pasal 21/26 Final > 20 dokumen
  4. 4.       Melakukan penyetoran SSP atau bukti Pbk > 20 dokumen

Selanjutnya Pasal 4 PER No.14/PJ/2013 bahwa wajib pajak yang telah menyampaikan e-SPT Masa PPh Pasal 21/26, maka tidak diperbolehkan lagi menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21/26 hardcopy/manual untuk masa-masa berikutnya.

4. Mencantumkan “key” yang dapat menjadi penghubung antara data SPT dan bukti potong dengan data pihak ketiga,  dalam Perdirjen ini, belum dicantumkan atau belum ada fasilitas sebagai “key” sebagai penghubung yang digunakan untuk keperluan pihak ketiga, misalnya bila e-KTP sudah sesuai dengan peruntukan  maka e-KTP dapat digunakan oleh perbankan untuk mengecek data penghasilan karyawan melalui “key” NIK (Nomor Induk Kependudukan). Tetapi untuk Bukti Potong PPh Pasal 21/26 Tidak Final dan Final sudah meminta isian NIK/Paspor.

Kesimpulan

Secara garis besar dapat saya jelaskan pokok bahasan sebagai kesimpulan dalam tulisan ini yaitu :

Bentuk SPT Masa PPh Pasal 21/26

Penggunaan e-SPT lebih diperluas lagi dengan membuat suatu persyaratan atau kategori tertentu.

Perubahan Formulir SPT Masa PPh Pasal 21/26

Adanya beberapa perubahan Lampiran SPT yang baru ini :

  1. Penyempurnaan formulir 1721-A1, dimana dibuat lebih lengkap dari Formulir 1721-I sebelumnya.
  2. Dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26 yang baru ini dimasukkan dalam Formulir lampiran atas :

–          Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 Tidak Final menjadi Lampiran 1721-II

–          Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 Final menjadi Lampiran 1721-III

–          Daftar SSP dan/atau Bukti Pbk Pemotongan PPh Pasal 21/26 menjadi Lampiran 1721-III

  1. Ditiadakannya Formulir 1721-II Perubahan Pegawai Tetap pada SPT Masa PPh Pasal 21/26 sebelumnya
  2. Ditiadakannya Formulir 1721-T Daftar Pegawai Tetap/Penerima Pensiun Berkala pada SPT Masa PPh Pasal 21/26 sebelumnya.

Design SPT yang scan friendly

Adanya barcode dan batasan-batasan area stapples yang sudah dirancang dalam formulir hardcopy.Untuk Print hardcopy harus menggunakan kertas ukuran Folio atau F4.

Perubahan Informasi Bukti Potong

Adanya standarisasi penomoran bukti potong merupakan informasi dan data yang sudah distandarisasi agar proses arsip dan database karyawan dapat dengan mudah dilakukan.

Aturan Peralihan

Aturan Peralihan dari PER No.32/PJ/2009 yang berlaku s.d. 31 Desember 2013 dan terbitnya PER No.14/PJ/2013 berlaku sejak 1 Januari 2014 berlaku ketentuan peralihan sesuai dengan Pasal 8 Perdirjen ini :

  1. Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21/26 untuk Masa Januari s.d. November 2013 dilakukan setelah PER No.14/PJ/2013 maka dilakukan dengan menggunakan formulir SPT Masa PPh Pasal 21/26 sesuai dengan PER No.14/PJ/2013, termasuk pembetulannya
  2. Dalam hal penyampaian dan/atau pembetulan SPT Masa Pasal 21/26 Masa Desember 2013 dilakukan :

–          Sampai dengan tanggal 20 Januari 2014 penyampaian dan/atau pembetulan dilakukan dengan menggunakan formulir sesuai dengan PER No.32/PJ/2009

–          setelah tanggal 20 penyampaian dan/atau pembetulan dilakukan dengan menggunakan formulir sesuai dengan PER No.14/PJ/2013

Sumber

  1. Sosialiasasi e-SPT PPh Pasal 21/26 sesuai dengan PER No.14/PJ/2013 di KPP Pratama Tenggarong tanggal 19 Desember 2013
  2. PER No. 14/PJ/2013 tentang Bentuk, Isi, Tatacara Pengisian dan Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21/26 dan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26
  3. PER No.32/PJ/2009 tentang Bentuk, Isi, Tatacara Pengisian dan Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21/26 dan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26
  4. Bentuk, Isi, Tatacara Pengisian dan Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21/26 dan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26

Penulis

Parlin Silitonga, SE.,BKP.

Lampiran SPT-PPh-21-sejak-Januari-2014-Per-14_PJ_2013 (Master)

Sekilas Ulasan Perubahan SPT Masa PPN 1111

Posted on

Dengan terbitnya Peraturan Dirjen Pajak (PER) No. 11/PJ/2013 yaitu perubahan atas PER-44/PJ/2010 yang diberlakukan untuk pengisian dan pelaporan SPT Masa PPN mulai masa Juni 2013.

1. Formulir

Formulir SPT Masa PPN 1111 yang mengalami perubahan adalah pada Lampiran yaitu Formulir 1111 B3. Formulir 1111 B3 yaitu “Daftar Pajak Masukan yang Tidak Dikreditkan atau yang Mendapat Fasilitas”. Sedangkan pada Formulir 1111 B pada PER-44/PJ/2010 yaitu “Daftar Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan atau yang Mendapat Fasilitas”. Pada kata Tidak Dikreditkan dengan Tidak Dapat Dikreditkan mengandung substansial yang berbeda.

Sehingga pada Formulir 1111 B PER-11/PJ/2013, Faktur Pajak yang seharusnya Dapat dikreditkan tetapi Tidak Dikreditkan, misalkan PPN atas Perolehan Aset Tetap yang PPN Dikapitalisasi, maka sejak berlakunya aturan ini yaitu mulai Masa Juni harus dimasukkan dalam Formulir ini, sesuai dengan Pasal 1a berbunyi : “Pajak Masukan yang menurut ketentuan perundang-undang dapat dikreditkan, namun tidak dilakukan pengkreditan oleh PKP, harus dilaporkan dalam Formulir ini, dimana sebelumnya tidak perlu dimasukkan dalam Formulir ini.

2. Pelaporan

Dalam hal pelaporan yang persyaratkan, sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) bahwa :

  1. semua WP Badan Wajib menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk data elektronik (e-SPT)
  2. untuk WP Orang Pribadi boleh menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk berlaku formulir kertas (hard copy) dengan syarat :
  • melaporkan tidak lebih dari 25 dokumen yaitu Faktur Pajak/dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak dan/atau Nota Retur/Nota Pembatalan dalam setiap Lampiran SPT dalam 1 (satu) Masa Pajak; dan
  •  jumlah seluruh penyerahan barang dan jasanya dalam 1 (satu) Masa Pajak kurang dari Rp 400.000,-

3. persyaratan pelaporannya :

  • dalam hal menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk formulir kertas (hard copy) maka wajib melaporkan Induk SPT Masa PPN 1111 berserta lampirannya sesuai dengan Lampiran I PER-44/PJ/2010 dan tidak boleh dirubah.  Tetapi penegasan beserta lampirannya sesuai dengan Pasal 8.
  • Dalam hal menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk data elektronik (e-SPT), PKP harus menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan Induk SPT Masa PPN 1111 tetap disampaikan dalam bentuk formulir kertas.

3.  Sanksi

PKP akan dikenakan sanksi denda dan/atau sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 bahwa PKP dianggap tidak menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam hal SPT tidak disampaikan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 PER-11/PJ/2013.

Formulir SPT Masa PPN 1111 terlampir dalam blog ini

SPT PPN 1111 (PER11PJ2013) SPT Masa PPN 1111 Perub PER11PJ2013