DJP : Sunset Policy Jilid II

SOSIALISASI SUNSET POLICY JILID II

Parlin Silitonga, SE.,BKP[i]

 

Kembali Direktorat Jendral Pajak (DJP) membuka Sunset Policy Jilid II atau dalam bahasa biasa disebut Penghapusan sanksi pajak. Tetapi penghapusan sanksi ini bukan seperti penghapusan sanksi seperti tahun 2007 lalu dimana sanksi tersebut sangat luas cakupannya karena langsung diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) No. 28 Tahun 2007 dalam pasal 37A Ayat (1) dan diundangkan kembali dengan terbitnya UU KUP No. 16 Tahun 2009 atas perubahan UU KUP No. 28 Tahun 2007.

Adapun latar belakang DJP kembali membuka Sunset Policy Julid II adalah sesuai dengan Program Besar Tahunan dari DJP dari sejak tahun ini yaitu Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 :

Tahun 2015 : Pembinaan Wajib Pajak

Tahun 2016 : Penegakan Hukum

Tahun 2017 : Rekonsiliasi

Tahun 2018 : Sinergi

Tahun 2019 : Kemandirian APBN

 

Tahun 2015 Program DJP adalah pembinaan Wajib Pajak agar wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban perpajakan baik yang tahun-tahun lampau maupun tahun berjalan sekarang. Dengan himbauan sekaligus membina Wajib Pajak, sehingga diberikan kemudahan yaitu sanksi-sanksi seperti terlambat setor maupun lapor diberikan kemudahan dengan menghapuskan sanksi yang hanya berlaku untuk tahun ini. Kenapa dilakukan pembinaan ? yaitu agar sekaligus ini adalah sebagai lampu kuning untuk mengingatkan kepada Wajib Pajak, Program tahun kedua DJP adalah Penegakan Hukum yaitu bagi Wajib Pajak yang membandal akan dilakukan dengan penegakan hukum sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan. Tetapi penghapusan hanya sebatas sanksi-sanksi yang telah ditetapkan oleh melalui terbit 2 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yaitu :

  1. PMK No. 29/PMK.03/2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009; terbit dan berlaku sejak tanggal 13 Februari 2015.
  2. PMK No. 91/PMK.03/2015 tentang Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian SPT, Pembetulan SPT, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak; terbit dan berlaku sejak 5 Mei 2015.

 

PMK No. 29/PMK.03/2015

tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009

Pasal 19 Ayat (1) UU KUP :

Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), serta Surat Keputusan Pembetulan (SK Pembetulan), Surat Keputusan Keberatan (SK Keberatan), Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan

 

Sunset Policy Jilid II untuk PMK-29 Tahun 2015 terbatas hanya pada Pasal 19 Ayat (1) dengan ketentuan dan persyaratan yang disederhanakan dan mudah dipahami dengan membuat point-point penting yang harus diperhatikan sebagai berikut :

  1. Penghapusan Sanksi Administrasi adalah penghapusan atas sisa Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak yang belum dibayar oleh Wajib Pajak
  2. Wajib Pajak yang melunasi Utang Pajak sebelum tanggal 1 Januari 2016 diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi dan utang pajak yang timbul sebelum tanggal 1 Januari 2015
  3. Untuk dapat memperoleh penghapusan sanksi Adminitrasi sebagaimana dalam PMK ini, Wajib Pajak harus menyampaikan Surat Permohonan kepada Dirjen Pajak,
  • permohonan harus memenuhi ketentuan :
  1. Utang Pajak telah dilunasi oleh Wajib Pajak
  2. Terdapat sisa sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak yang belum dibayar oleh Wajib Pajak
  3. Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan paling banyak 2 (dua) kali
  4. Untuk mengajukan permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi yang kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan yang pertama dikirim, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak
  5. Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi yang kedua tetap diajukan terhadap Surat Tagihan Pajak yang telah diterbitkan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak
  • permohonan harus memenuhi persyaratan :
  1. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Surat Tagihan Pajak, kecuali dalam hal atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali diterbitkan lebih dari 1 (satu) Surat Tagihan Pajak, maka 1 (satu) permohonan dapat diajukan untuk lebih dari 1 (satu) Surat Tagihan Pajak
  2. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, sesuai dengan format dalam Lampiran A PMK ini.
  3. melampirkan bukti pelunasan Utang Pajak berupa Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak
  4. disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar; dan
  5. ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP.
  6. Atas Surat Permohonan Wajib, Keputusan Dirjen Pajak sesuai dengan hasil penelitian berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telah disampaikan :
  • DIKEMBALIKAN
  1. Dalam hal permohonan Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan pada angka 3 diatas, maka Dirjen Pajak mengembalikan permohonan tersebut dengan menyampaikan surat yang berisi mengenai pengembalian permohonan Penghapusan sanksi.
  2. Permohonan yang dikembalikan tidak dapat mengajukan permohonan kembali.
  3. Dalam hal permohonan yang dikembalikan merupakan untuk permohonan pertama, Wajib Pajak dianggap belum mengajukan permohonan, sehingga Wajip Pajak masih dapat mengajukan permohonan paling banyak 2 (dua) kali.
  4. Dalam hal permohonan yang dikembalikan merupakan untuk permohonan kedua, Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan sepanjang jangka waktu 3 bulan belum terlampaui.
  • DITERIMA
  1. Dalam hal permohonan Wajib Pajak memenuhi persyaratan dan ketentuan sesuai dengan angka 3 diatas, maka Dirjen Pajak memberikan Penghapusan Sanksi Administrasi dengan menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi
  2. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi diterbitkan atas masing-masing Surat Tagihan Pajak yang diajukan permohonan, paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima.
  3. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi tindakan penagihan pajak atas Surat Tagihan Pajak tersebut ditangguhkan sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atau tanggal surat pengembalian permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi.
  4. Penghapusan dilakukan secara Jabatan dengan ketentuan :
  • Wajib Pajak telah mengajukan 2 (dua) kali permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atau Wajib Pajak telah mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, tetapi jangka waktu 3 (tiga) bulan untuk pengajuan kedua kali telah terlampaui
  • Utang Pajak telah dilunasi oleh Wajib Pajak
  • terdapat sisa Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak yang belum dibayar oleh Wajib Pajak
  • Direktur Jenderal Pajak memberikan Penghapusan Sanksi Administrasi secara jabatan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi
  • Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi diterbitkan atas masing-masing Surat Tagihan Pajak.
  1. Contoh

Atas Pemeriksaan Pajak Badan Tahun 2010 PT. A yang telah disampaikan telah diteribitkan SKPKB pada tanggal 10 April 2014 senilai Rp 200.000.000 jatuh tempo 9 Mei 2014, PT. A baru dapat melunasi pada tanggal 5 Februari 2015. KPP menerbitkan STP atas keterlambatan pembayaran SKPKB pada tanggal 2 April 2015.

STP = 2% x 10 bulan x 200.000.000 = Rp 40.000.000,-

Terhadap STP Bunga Penagihan Wajib Pajak mengajukan Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi.

Atas Permohonan tersebut, berdasarkan penelitian memenuhi persyaratan dan ketentuan, sehingga KPP menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi.

PMK No. 91/PMK.03/2015

tentang Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian SPT, Pembetulan SPT, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak; terbit dan berlaku sejak 5 Mei 2015

  1. Tujuan diterbitkannya PMK ini :
  • dalam rangka melakukan pembinaan terhadap Wajib Pajak dan untuk mendorong Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan, membayar atau menyetorkan kekurangan pembayaran pajak dalam Surat Pemberitahuan, serta melaksanakan pembetulan Surat Pemberitahuan di tahun 2015 sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dan membangun basis perpajakan yang kuat, diperlukan adanya instrumen kebijakan di bidang perpajakan
  • berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP, Direktur Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya
  • berdasarkan pertimbangan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) UU KUP, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, Dan Keterlambatan Pembayaran Atau Penyetoran Pajak
  1. Wajib Pajak dapat mengajukan Permohonan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi dan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan Sanksi Administrasi dalam hal Sanksi Administrasi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya
  2. Ruang Lingkup PMK ini adalah memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan SPT yang belum dilaporkan, atau melakukan pembetulan SPT yang sudah dilaporkan dengan nilai kurang bayar menjadi lebih besar. Akibat pelaporan SPT dan/atau SPT pembetulan tersebut, apabila timbul sanksi admistrasi, maka Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Sanksi-sanksi tersebut meliputi:
  3. Denda Pasal 7 UU KUP
  • Rp 500.000,- untuk SPT Masa PPN
  • Rp 100.000,- untuk SPT Masa Lainnya
  • Rp 1.000.000,- untuk SPT Tahunan Badan
  • Rp 100.000,- untuk SPT Tahunan Orang Pribadi
  1. Bunga Pasal 8 ayat (2) UU KUP, Denda bunga 2% per bulan
  2. Bunga Pasal 8 ayat (2a) UU KUP, Denda bunga 2% per bulan
  3. Bunga Pasal 9 ayat (2a) UU KUP, Denda bunga 2% per bulan
  4. Bunga Pasal 9 ayat (2b) UU KUP, Denda bunga 2% per bulan
  5. Sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP, Denda bunga 2% per bulan
  6. Batasan yang dapat diajukan Permohonan Penghapusan Sanksi adalah yang pelaporan SPT maupun Pembetulan SPT, dan pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan pada tahun 2015 untuk :
  7. keterlambatan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya;
  8. keterlambatan pembayaran atau penyetoran atas kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya;
  9. keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak sebagaimana tercantum dalam SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya; dan/atau
  10. pembetulan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan kemauan sendiri atas SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar
  11. Surat Tagihan Pajak (STP) yang terbit atas point 4) tindakan penagihannya ditanggunhkan, apabila Wajib Pajak mengajukan Permohonan Permohonan Pengajuan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi.
  12. Permohonan Pengajuan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  13. Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Wajib Pajak menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak
  14. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Surat Tagihan Pajak
  15. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, sesuai dengan format pada Lampiran A.1 PMK ini.
  16. ditandatangani oleh Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak orang pribadi atau wakil Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak badan, dan tidak dapat dikuasakan
  17. disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar
  18. Permohonan harus dilampirkan dokumen berupa :
  • surat pernyataan yang menyatakan bahwa keterlambatan penyampaian SPT, keterlambatan pembayaran pajak, dan/atau pembetulan SPT dilakukan karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan dan ditandatangani di atas meterai oleh Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak orang pribadi atau wakil Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak badan, sesuai dengan format Lampiran A.2 PMK ini
  • fotokopi SPT atau SPT pembetulan yang disampaikan atau print-out SPT atau SPT pembetulan berbentuk dokumen elektronik yang disampaikan
  • fotokopi bukti penerimaan atau bukti pengiriman surat yang dianggap sebagai bukti penerimaan penyampaian SPT atau SPT pembetulan
  • fotokopi Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan pajak terutang yang tercantum dalam SPT Masa atau bukti pelunasan kekurangan pajak yang tercantum dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan atau bukti pelunasan pajak yang kurang dibayar yang tercantum dalam SPT pembetulan; dan
  • fotokopi Surat Tagihan Pajak
  1. Permohonan Pengajuan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi juga harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  2. Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak belum dibayar oleh Wajib Pajak atau Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak sudah dibayar sebagian oleh Wajib Pajak
  3. Dalam hal Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak telah diperhitungkan dengan kelebihan pembayaran pajak, yang dilakukan melalui potongan SPM dan/atau transfer pembayaran, Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak dianggap belum dibayar oleh Wajib Pajak
  4. Permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali
  5. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi yang kedua, permohonan tersebut harus diajukan setelah surat keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan yang pertama dikirim
  6. Permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi yang kedua tetap diajukan terhadap Surat Tagihan Pajak yang telah diterbitkan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak.
  7. Persyaratan dan Ketentuan pertama berlaku juga untuk permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi yang kedua.
  8. Atas Surat Permohonan Wajib, Keputusan Dirjen Pajak sesuai dengan hasil penelitian berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telah disampaikan :
  • DITERIMA
  1. Dalam hal hasil penelitian menyimpulkan bahwa permohonan Wajib Pajak memenuhi persyaratan dan ketentuan, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi.
  2. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi diterbitkan oleh Dirjen Pajak harus memenuhi ketentuan :
  • Sanksi Administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak belum dibayar oleh Wajib Pajak, dan
  • jumlah Sanksi Administrasi yang dihapuskan adalah sebesar jumlah Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak, dengan ketentuan bahwa :
  • Sanksi Administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak sudah dibayar sebagian oleh Wajib Pajak, dan
  • jumlah Sanksi Administrasi yang dikurangkan adalah sebesar sisa Sanksi Administrasi yang belum dibayar oleh Wajib Pajak
  1. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan Wajib Pajak
  • TIDAK DITERIMA
  1. Dalam hal permohonan Wajib Pajak yang tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan sesuai dengan PMK ini, Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan kembali atas STP yang telah diajukan permohonan tersebut.
  2. Apabila jangka waktu 6 (enam) bulan telah lewat tetapi Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan surat keputusan atau tidak mengembalikan permohonan Wajib Pajak, permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
  3. Apabila Surat Permohonan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi, Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan.

 

Jadi setelah membaca pembahasan kedua PMK ini, diharapkan Wajib Pajak sesegera mungkin memeriksa apakah ada SKP yang belum dilakukan pembayaran yang diterima sampai dengan saat ini, kalau sudah dilakukan pembayaran atau belum dilakukan pembayaran segera disetorkan, setelah STP diterbitkan oleh KPP atau bisa juga dikonfirmasi ke Account Representatif masing-masing, agar dapat diajukan surat permohonan penghapusan sanksi agar tidak dikenai sanksi administrasi. Begitu juga diharapkan memeriksa, meneliti kembali SPT Masa, SPT Tahunan apakah masih belum dilaporkan atau bahkan belum disetorkan kurang bayar atau masih ada yang belum diperhitungkan agar segera dilakukan pembetulan, mumpung masih tahun 2015, agar sanksi yang timbul tidak dikenai sanksi administrasi dengan mengajukan surat permohonan penghapusan sanksi administrasi. Ayo manfaatkan Sunset Policy Julid II hanya tahun 2015.

 

Referensi :

  1. PMK No. 29/PMK.03/2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009; terbit dan berlaku sejak tanggal 13 Februari 2015.
  2. PMK No. 91/PMK.03/2015 tentang Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian SPT, Pembetulan SPT, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak; terbit dan berlaku sejak 5 Mei 2015
  3. Sosialisasi Direktorat Jendral Pajak sesuai dengan amanat SE-53/PJ/2015 Pelaksanaan Pemeriksaan Tahun 2015 Tahun Pembinaan Wajib Pajak

[i] Penulis adalah Konsultan Pajak dan Pemerhati Pajak

2015 PMK.03-29 Penghapusan Sanksi Administrasi yang terbit Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) UU KUP (SUNSET POLICY II) 2015 PMK.03-91 Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian SPT, Pembetulan SPT dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak (SUNSET POLICY II)


7 thoughts on “DJP : Sunset Policy Jilid II

    mrsneeper said:
    11 Februari 2016 pukul 2:13 am

    Saya sudah mengajukan permohonan Penghapusan sanksi administrasi berdasarkan PMK 91 disebabkan terbitnya SE-26/PJ/2015 akan tetapi pengajuan kita ditolak. Apakah PMK 91 tidak berlaku dimana STP terbit dikarenakan oleh SE-26?
    Mohon pencerahannya.

      Parlin Silitonga responded:
      11 Februari 2016 pukul 4:03 am

      Benar Bang sahala,

      Sebelumnya terimakasih atas tanggapan yang diberikan pada blog saya ini.

      Pengajuan penghapusan PMK-91 tidak bisa untuk STP karena SE-26/PJ/2015.
      Kalau mau dilanjutkan silahkan pengajuan dengan permohonan keringan atau penghapusan dengan PMK-08/PMK.03/2013.

      Atau biar rame-rame seperti teman-teman yang juga sedang mengajukan Gugatan ke Pengadilan Pajak.

      Demikian penjelasan saya.

      Bila ada pertanyaan lanjutan
      silahkan hubungi kami bang, kami siap bantu :
      Salam dan hormat kami,
      MEZRA KONSULTAN
      | PERPAJAKAN | PEMBUKUAN | PENILAI |
      Kantor Konsultan Pajak (KKP) & Jasa Akuntansi (KJA)
      Parlin Silitonga, SE.,BKP.
      Ijin Praktik No.KIP-541/IP.B/PJ/2015
      SK Anggota IKPI No. KEP-2623/PP.IKPI-B/VIII/2014
      HP. 0813 9842 4502
      Telepon : 021 2923 0576
      Email : mezra.konsultan@gmail.com
      parlin.silitonga@mezra-konsultan.com
      http://www.mezra-konsultan.com
      http//kpparlinsilitonga.wordpress.com

        mrsneeper said:
        22 Februari 2016 pukul 10:05 am

        Kita juga sudah mengajukan dengan PMK 08 tetapi ditolak juga, malahan tidak ada alasan penolakan. kita sebagai WP jadi bingung sendiri.

        Parlin Silitonga said:
        25 Februari 2016 pukul 3:23 am

        Bang, mau lanjut kah ke pengadilan pajak? Kami siap mendampingi, tetapi sebelum kesitu, nilainya besar gak bang? Kami siap analisa dan cek dokumen sebelum mengajukan Gugatan.

        Parlin Silitonga responded:
        2 Juni 2016 pukul 5:39 pm

        Sorry baru balas,…

        Bisa tetapi sebelumnya kita lakukan analisa dulu…
        Kalau memang belum di handle yang lain dan ingin dibereskan telp saya di 0813 9842 4502 atau ke email mezra.konsultan@gmail.com

        Salam
        Parlin Silitonga

    Citra said:
    13 Maret 2016 pukul 3:19 pm

    Kak, saya citra sdh punya npwp dari thn 2010, penghasilan di bawah 40jt, hasil spt tahunannya nihil kan, tapi blm pernah lapor spt, itu gmn ya, tetap ada denda administrasi ya. Di thn 2016 ini, apa Bisa mengajukan penghapusan denda /NE saja.

      Parlin Silitonga responded:
      2 Juni 2016 pukul 5:36 pm

      Sorry baru balas…
      Laporkan saja tahun terakhir, nanti akan diarahkan ke bagian Pelayanan / Waskon I di KPP, dan akan diaktifkan dari NE menjadi E alias Efektif, bisa kelar satu hari tersebut, dan tidak ada kewajiban lapor dan denda tahun2 yg status NE, cuman yg tahun terakhir saja / tahun 2015…terlambat lapor jika nihil atau plus denda 2% per bulan.
      Itu juga bila tidak di ikutkan dalam program penghapusan NPWP tahun 2013 lalu…

      Jika sudah dihapus berarti mulai prosedur dari awal yaitu pendaftaran NPWP..

      Demikian sedikit penjelasan,
      Salam

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s