Faktur Pajak Baru PER-24/PJ/2012

Posted on

Peraturan Dirjen Pajak(PER) No. 24/PJ/2012

I. Saat Pembuatan Faktur Pajak (FP) harus urut nomor dan urut tanggal (Pasal  2   ayat (1))
II. Istilah FP dari FP Cacat menjadi FP Tidak Lengkap, kategori tidak lengkap :

1)  Faktur Pajak tidak sesuai dgn ketentuan dalam PER-24/PJ/2012   (sebelumnya PER-13/PJ/2010 stdtd PER-65/PJ/2010)

2) Faktur Pajak tidak urut nomor dan tidak urut tanggal (Pasal 16 ayat (1)) a sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP,denda 2% per bulan; dan FP dibuat tidak urut dianggal tidak membuat FP atau disebut kealpaan  (Pasal 16 ayat (2)) àsanksi Pasal 13 ayat (3) huruf c, denda 100%

3)      FP dengan nomor seri FP sama (dobel) dalam tahun pajak yang sama (Pasal 10 ayat (1)) à sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP,denda 2% per bulan

4)      Menerbitkan FP tanpa melakukan permohonan Kode Aktivasi & Password selanjutnya permohonan Nomor Seri FP (Pasal 12) ke KPP Domisili Wajib Pajak (dibahas selanjutnya) berlaku sejak 1 April 2013 (Masa April 2013) wajib bagi semua Wajib Pajak/PKP

III. Mengajukan Surat Permohonan Kode Aktivasi dan Password & Permohonan Nomor Seri FP ke KPP Domisili (Pasal (8) & Pasal (9) PER-24/PJ/2012) sebagai berikut :

Adapun langkah yang harus ditempuh dalam aturan pembuatan FP ini :

  1. Melakukan Permohonan Kode Aktiva dan Password ke KPP Domisili sesuai dgn Format Lampiran IVA PER-24/PJ/2012 sejak 1 Maret 2013, dengan persyaratan :
    1. membuat surat permohonan dimaksud
    2. alamat email yang telah tersedia, yakni dicantumkan pada saat penerbitan Surat Permohonan dimaksud
  2. Menuggu Pemberitahuan Kode Aktivasi dari KPP Domisili maksimal 3 hari setelah Surat Permohonan diterima secara lengkap oleh KPP Domisili, keputusan KPP Domisili adalah :
    1. disetujui dengan Pemberitahuan Kode Aktivasi dan Password melalui email.
    2. ditolak, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (3)
  3. Mengajukan Surat Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak ke KPP Domisili sesuai dengan Format Lampiran IVD PER-24/PJ/2012, dengan syarat :
    1. telah memiliki Kode Aktivasi dan Password
    2. telah melaporkan SPT Masa PPN untuk 3 masa pajak terakhir yang telah jatuh tempo secara berturut-turut pada tanggal permintaan disampaikan ke KPP Domisili. Misalnya : Wajib Pajak/PKP menyampaikan Surat Permitaan Nomor Seri FP pada tanggal 1 April 2013, maka harus sudah menghitung, menyetor dan melaporkan SPT Masa paling tidak Masa Des 2012, Jan 2013 & Feb 2013.

Wajib Pajak/PKP yang tidak memenuhi persyaratan ini tidak akan diberikan Nomor Seri Faktur Pajak (Pasal 9 ayat (5)).

Wajib Pajak/PKP bila Nomor Seri Faktur Pajak yang diminta sebelumnya telah habis sebelum berakhirnya 1 tahun Pajak (Masa Des), maka Wajib Pajak/PKP berhak meminta kembali Nomor Seri Faktur Pajak, sesuai dengan Format Lampiran IVE PER-24/PJ/2012.

4. Surat Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak diberitahukan kepada      Wajib Pajak melalui surat.

5. Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak digunakan dalam suatu tahun pajak, dilaporkan ke KPP Domisili bersamaan dengan SPT Masa PPN masa Pajak Desember tahun pajak bersangkutan dengan menggunakan formulir Lampiran IVF PER-24/PJ/201

IV. Disampaikan kembali sesuai dengan lampiran VA PER-12/PJ/2012 tentang pejabat atau pegawai yang berhak menandatangani Faktur Pajak disertai dengan contoh tandatangannya dengan melampirkan fotokopi identitas pejabat atau pegawai dimaksud, paling lambat akhir bulan sejak pejabat atau pegawai dimaksud menandatangani Faktur Pajak.

V.        Peraturan ini berlaku sejak 1 April 2013

VI. Pengajuan Permohonan Kode Aktivasi dan Password dapat dilakukan mulai 1 Maret 2013

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s