PPh Pasal 22 yang terus berubah-ubah

Posted on

Dengan keluarnya perubahan tentang aturan PPh Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 224/PMK.011/2012 (selanjutnya disebut PMK 224) terbit tanggal 26 Desember 2012 dan penegasannya Peraturan Dirjen Pajak (PER) No.06/PJ/2013 (selanjutnya disebut PER 06) berlaku sejak tanggal 24 Februari 2013, terdapat perubahan yang signifikan dibandingkan dengan  PMK No. 154/PMK.03/2010 (selanjutnya disebut PMK 154) beserta penegasannya PER No. 57/PJ/2010 (selanjutnya disebut PER 57) yang berlaku mulai 31 Agustus 2010.

Dalam tulisan ini saya akan secara lengkap membahas dalam PMK 224 dan akan menjelaskan perubahan apa yang terjadi dalam PMK 224 ini dibandingkan dengan PER 154.

Pemungut

a)  Bank Devisa dan Direktorat Jendral Bea Cukai atas Impor

b)  Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang

c)  bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP)

d)  Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA, untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS)

e)  Badan Usaha Milik Negara yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang meliputi:

1)      PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT   Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Hutama Karya (Persero), PT Krakatau Steel (Persero); dan

2)      Bank-bank Badan Usaha Milik Negara,

berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya.

f)   Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri
g)  Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri
h)  Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas
Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya.

Dari segi pemungut banyak terjadi perubahan yaitu :

  •  Huruf e) kembali dimunculkan kembali BUMN sebagai pemungut yang mana BUMN terebut dimiliki seluruhya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, hal ini sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Untuk angka 1) sudah ditentukan BUMN sebagai pemungut, tetapi pada angka 2) bank-bank BUMN sesuai dengan ketentuan ini.  Untuk informasi sedikit bahwa BUMN sebagai pemungut sudah ada sebelumnya pada KMK-154/KMK.03/2001 sampai dengan perubahan kelima PMK-210/PMK.03/2010 berlaku sampai dengan 30 Agustus 2010, walaupun ada perbedaan.
  • Huruf f) ada tiga perhatian kita tentang apa yang berubah yaitu pertama adalah ada pemungut baru dalam kelompok hasil produksi adalah industri farmasi, kedua adalah hanya penjualan kepada distributor yang dilakukan pemungutan, lebih lanjut siapa saja yang termasuk dalam distributor menurut PER 06 yaitu meliputi orang pribadi dan badan yang melakukan pembelian langsung untuk dijual dan atau dipasarkan kembali, dibandingkan dengan peraturan sebelumnya bahwa penjualan atas hasil produksi dilakukan pemungutan sehingga ada pembatasan objek. Dan Ketiga adalah hilangnya redaksi “yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak” jadi tidak perlu lagi surat penunjukan dari Kepala KPP, sehingga semua industri yang bergerak dalam industri yang dimaksud dalam huruf f ini wajib melakukan pemungutan, tidak terkecuali jadi ada perluasan subjek.
  • Huruf g) Pemungut baru yaitu Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri
  • Huruf i) ada pemungut baru dalam kelompok industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor peternakan, dimana objeknya masih sama yaitu atas pembelian dari pedagang pengumpul.

Besarnya tarif pemungutan

1.  Atas impor pada huruf a) sebagai berikut :

  • yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API) sebesar 2,5% dari nilai impor, kecuali atas impor kedelai, gandung dan tepung terigu sebesar 0,5% dari nilai impor;
  • yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API) sebesar 7,5% dari nilai impor; dan/atau
  • yang tidak dikuasai sebesar 7,5% dari harga jual lelang.

2.  Atas pembelian barang pada huruf b), c), d) dan pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperlian kegiatan usaha  pada huruf e) sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN.

3.  Atas penjualan BBM, BBG dan Pelumas oleh produsen atau importir BBM, BBG dan Pelumas sebagai berikut :

  • BBM sebesar

0,25% dari penjualan tidak termasuk PPN kepada SPBU Pertamina

0,30% dari penjualan tidak termasuk PPN kepada SPBU Non Pertamina dan bersifat final

0,30% dari penjualan tidak termasuk PPN kepada pihak selain SPBU dan bersifat final

  • BBG sebesar 0,30% dari penjualan tidak termasuk PPN, selain kepada Pertaminan bersifat final
  • Pelumas sebesar 0,30% dari penjualan tidak termasuk PPN

4.  Atas penjualan hasil produksi kepada distributor dalam negeri sebagai berikut :

  • Penjualan semua jenis semen sebesar 0,25% dari DPP PPN
  • Penjualan kertas sebesar 0,10% dari DPP PPN
  • Penjualan baja sebesar 0,30% daari DPP PPN
  • Penjualan semua jenis kendaraan bermotor roda dua atau lebih sebesar 0,45% dari DPP PPN
  • Penjualan semua jenis obat sebesar 0,30% dari DPP PPN

5.  Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor sebesar 0,45% dari DPP PPN

6.  Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan sebesar 0,25% dari harga pembelian tidak termasuk PPN.

Ditinjau dari besarnya tarif, tidak ada yang berubah kecuali atas penambahan subjek pemungut seperti yang sudah diterangkan sebelumnya.

Saat terutang, pemungutan

  1. Atas impor, terutang dan dilunasi (penyetoran) saat bersamaan dengan pembayaran Bea Masuk (BM), kecuali bila Bea Masuk dan/atau PPN Impor dibebaskan, terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Pabean.
  2.  Atas pembelian barang pada huruf b), c), d) dan pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperlian kegiatan usaha  pada huruf e) terutang dan dipungut pada saat pembayaran.
  3. Atas penjualan hasil produksi pada huruf f) dan penjualan kendaraan bermotor pada huruf g) terutang dan dipungut saat penjualan.
  4. Atas penjualan BBM, BBG dan Pelumas pada huruf h) terutang dan dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang (delivery order)
  5. Atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul pada huruf i) terutang dan dipungut saat pembelian.

Pengecualian

  1. Impor barang dan/atau penyerahan barang yg menurut ketentuan perundang-undangan tidak terutang PPh
  2. Impor yang dibebaskan dari pungutan (untuk rincian lihat Pasal 3 ayat 9 (1) huruf b)
  3. Impor sementara, jika nyata-nyata impor dimaksudkan untuk diimpor kembali
  4. Impor kembali (re-impor), sesuai dengan ketentuan Ditjen BC
  5. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut :

pemungut pada huruf a, b, c dan d yang jumlahnya ≤ Rp 2 Juta, bukan merupakan nilai yang  terpecah-pecah;

pemungut pada huruf e yang jumlahnya ≤ Rp 10 Juta, bukan merupakan nilai yang terpecah-pecah;

pembelian BBM, BBG,Pelumas, benda-benda pos, pemakaian air dan listrik.

6.  Emas batangan yang akan diproses menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor.

7.  Pembayaran untuk pembelian sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Surat Keterangan Bebas (SKB)

1)      Pengecualian untuk huruf a & huruf f dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak.

2)      Pengecualian untuk huruf d, e dan f dilkukan tanpa SKB.

Catatan :

Bedakan dengan Surat Keterangan Bebas sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak No. 1/PJ/2011 tentang Tatacara Pengacuan Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s