PERATURAN DIRJEN PAJAK (PER) NO. 14/PJ/2013 ATAS SPT MASA PPH PASAL 21/26 DANBUKTI PEMOTONGAN

Posted on Updated on

Dengan terbitnya PER No.14/PJ/2013 tanggal 18 April 2013 dan berlaku mulai 1 Januari 2013 (dalam arti Masa Januari 2014) perihal :“Bentuk, Isi, Tatacara Pengisian dan Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21/26 dan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26” maka Bentuk SPT Masa PPh Pasal 21/26 yang telah dipakai selama ini sejak 1 Januari 2009, dimana Formulir SPT Masa PPh Pasal 21/26 atas peralihan dari Tahunan ke Masa sesuai dengan PER No. 32/PJ/2009 yang berlaku sejak 1 Juli 2009.Dilanjutkan dengan aturan menggunakan e-SPT sebagai saranan penyampaian SPT Masa terhitung sejak 1 Juli 2009 (Masa Juli 2009) sesuai dengan PER No.6/PJ/2009 perihal “Tatacara Penyampaian SPT dalam bentuk elektronik”.

Dengan terbitnya PER No.14/PJ/2013 maka sejak 1 Januari 2014 harus menyampaikan secara elektronik sesuai dengan ketentuan pada Perdirjen ini.Selain itu Perdirjen ini semakin transparan, dimana pada Bentuk SPT Masa sebelumnya dilaporkan secara gelondongan untuk Masa Januari s/d November, kecuali untuk masa Desember yang dibuat rinciannya. Untuk Bentuk SPT Masa PPh Pasal 21/26 yang akan berlaku per Januari 2014 ini harus ada perincian 1721-I, Disamping itu pada SPT yang baru ini penambahan kolom Kode Objek Pajak (kode-kode tersebut dapat dilihat di form SPT).

Bila dapat dirangkumkan Latar belakang terbitnya Per No.14/PJ/2013 ini sebagai berikut :

No.

Issue

Penyebab

Solusi

1. Kesulitan dalam pengawasan pelaporan PPh 21/26 perbulan (Januari s.d. November) Data disampaikan secara gelondongan, sehingga tidak ada rincian setiap masa pajak Mewajibkan perincian daftar pemotongan PPh 21/26 untuk setiap Masa Pajak (1.)
2. Kesulitan matching data bukti potong Pemotongan bukti potong tidak terstruktur Melakukan standarisasi penomoran bukti potong  (2.)
3. Lambatnya penyediaan data SPT di database Proses perekaman SPT yang relative lambat dan cakupan penggunaan e-SPT masih sedikit Memperluas cakupan penggunaan e-SPT PPh Pasal 21/26 (3.)
4. Kesulitan melakukan pertukaran data dengan negara lain Regulasi yang ada belum mengakomodir mekanisme peluang terjadinya pertukaran data dengan dengan lain terutama yang berkaitan dengan PPh Pasal 26 Melakukan pengaturan yang membuka peluang terjadinya pertukaran data dengan negar lain terutama dalam kaitannya dgn PPh Pasal 26
5. Belum adanya keterhubungan data SPT dengan data pihak ketiga Belum adanya key yang menjadi penghubung data SPT dan bukti potong yang kita miliki dgn data pihak ketiga Mencantumkan “key” yang dapat menjadi penghubung antara data SPT dan bukti potong dengan data pihak ketiga, misal : NIK (4.)

Solusi, Penjelasan

1. Mewajibkan perincian daftar pemotongan PPh Pasal 21/26 untuk setiap Masa Pajak

SPT PPh Pasal 21/26 Tahun 2014 sesuai PER-14/PJ/2014 dalam Form 1721-I. Jadi pada e-SPT PPh Pasal 21/26 ini harus membuat perincian Daftar Pemotongan Pajak (1721-I), Daftar Pemotongan Pajak (1721-I) ada 2 macam :

–          Daftar Pemotongan Pajak (1721-I) Satu Masa Pajak yaitu untuk masing-masing Masa Januari s.d. Desember.

–          Daftar Pemotongan Pajak (1721-I) Satu Tahun Pajak yaitu hanya pada saat Masa Desember, jadi Masa Desember ada 2 macam yaitu Daftar Pemotongan Pajak (1721-I) Satu Masa Pajak dan Satu Tahun Pajak.

Untuk setiap masa pajak wjib pajak dapat melakukan impor data kedalam e-SPT sesuai dengan format yang sudah disediakan dengan database e-SPT

2. Melakukan standarisasi penomoran bukti potong

Sebelum adanya Form SPT PPh Pasal 21/26 Tahun 2014 ini, maka penomoran Bukti Potong tergantung selera perusahaan masing-masing, sehingga dengan tidak adanya standarisasi ini, maka standar database sangat sulit dibuat karena hal ini. Sehingga Direktorat Jendral Pajak melalui PER No.14/PJ/2013 Pasal 2 ayat (1) dalam lampiran Perdirjen ini membuat Standarisasi Penomoran Bukti Potong PPh Pasal 21/26, termasuk Bukti Potong 1721-A1 dan 1721-A2.

Adapun Standarisasi penomoran bukti potong :

  1. 1.3.mn.yy-xxxxxx à Bukti Potong PPh Pasal 21/26 Tidak Final
  2. 1.4.mn.yy-xxxxxx à Bukti Potong PPh Pasal 21/26 Final
  3. 1.1.mn.yy-xxxxxx à Bukti Potong 1721-A1
  4. 1.1.mn.yy-xxxxxx à Bukti Potong 1721-A2

Keterngan :

mn = bulan diterbitkan bukti potong

yy  = tahun diterbitkan bukti potong

3. Memperluas cakupan penggunaan e-SPT PPh Pasal 21/26

Dirjen Pajak dengan terbitnya PER No.14/PJ/2013 ini diharapkan semua Wajib Pajak PPh Pasal 21/26 dalam penyampaian SPT dapat dilakukan dengan e-SPT.  Dalam hal ini siapa yang harus menggunakan e-SPT dan siapa yang dapaty menggunakan e-SPT, dalam hal dapat berarti masih boleh menggunakan harcopy/manual, kutipan dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3) PER No.14/PJ/2014 sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (2) :

SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 baik dalam bentuk formulir kertas (hard copy) maupun e-SPT dapat digunakan oleh Pemotong yang:

  1. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap dan penerima pensiun atau tunjangan hari tua/jaminan hari tua berkala dan/atau terhadap pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, pejabat negara dan pensiunannya yang jumlahnya tidak lebih dari 20 (dua puluh) orang dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau
  2. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak Final) dan/atau Pasal 26 selain pemotongan PPh sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan bukti pemotongan yang jumlahnya tidak lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau
  3. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Final) dengan bukti pemotongan yang jumlahnya tidak lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau
  4. melakukan penyetoran pajak dengan SSP dan/atau bukti Pbk yang jumlahnya tidak lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak”

Pasal 2 ayat (3) :

SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk e-SPT wajib digunakan oleh Pemotong yang:

  1. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap dan penerima pensiun atau tunjangan hari tua/jaminan hari tua berkala dan/atau terhadap pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, pejabat negara dan pensiunannya yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) orang dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau
  2. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak Final) dan/atau Pasal 26 selain pemotongan PPh sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau
  3. melakukan pemotongan PPh Pasal 21(Final) dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau
  4. melakukan penyetoran pajak dengan SSP dan/atau bukti Pbk yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak.

Sehingga bila diringkas maka kaegori wajib menggunakan e-SPT PPh Pasal 21/26 ada 4 kategori, bila salahsatu kategori saja terpenuhi, maka Wajib Pajak yang bersangkutan wajib menggunakan e-SPT, adapun kategori tersebut (ringkasan dari pasal 2 ayat (3) PER No.14/PJ/2013 adalah :

  1. 1.       Melakukan pemotongan PPh Pasal 21/26 atas pegawai tetap yang jumlahnya > 20 pegawai
  2. 2.       Mengeluarkan bukti potong PPh Pasal 21/26 yang Tidak Final > 20 dokumen
  3. 3.       Mengeluarkan bukti potong PPh Pasal 21/26 Final > 20 dokumen
  4. 4.       Melakukan penyetoran SSP atau bukti Pbk > 20 dokumen

Selanjutnya Pasal 4 PER No.14/PJ/2013 bahwa wajib pajak yang telah menyampaikan e-SPT Masa PPh Pasal 21/26, maka tidak diperbolehkan lagi menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21/26 hardcopy/manual untuk masa-masa berikutnya.

4. Mencantumkan “key” yang dapat menjadi penghubung antara data SPT dan bukti potong dengan data pihak ketiga,  dalam Perdirjen ini, belum dicantumkan atau belum ada fasilitas sebagai “key” sebagai penghubung yang digunakan untuk keperluan pihak ketiga, misalnya bila e-KTP sudah sesuai dengan peruntukan  maka e-KTP dapat digunakan oleh perbankan untuk mengecek data penghasilan karyawan melalui “key” NIK (Nomor Induk Kependudukan). Tetapi untuk Bukti Potong PPh Pasal 21/26 Tidak Final dan Final sudah meminta isian NIK/Paspor.

Kesimpulan

Secara garis besar dapat saya jelaskan pokok bahasan sebagai kesimpulan dalam tulisan ini yaitu :

Bentuk SPT Masa PPh Pasal 21/26

Penggunaan e-SPT lebih diperluas lagi dengan membuat suatu persyaratan atau kategori tertentu.

Perubahan Formulir SPT Masa PPh Pasal 21/26

Adanya beberapa perubahan Lampiran SPT yang baru ini :

  1. Penyempurnaan formulir 1721-A1, dimana dibuat lebih lengkap dari Formulir 1721-I sebelumnya.
  2. Dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26 yang baru ini dimasukkan dalam Formulir lampiran atas :

–          Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 Tidak Final menjadi Lampiran 1721-II

–          Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 Final menjadi Lampiran 1721-III

–          Daftar SSP dan/atau Bukti Pbk Pemotongan PPh Pasal 21/26 menjadi Lampiran 1721-III

  1. Ditiadakannya Formulir 1721-II Perubahan Pegawai Tetap pada SPT Masa PPh Pasal 21/26 sebelumnya
  2. Ditiadakannya Formulir 1721-T Daftar Pegawai Tetap/Penerima Pensiun Berkala pada SPT Masa PPh Pasal 21/26 sebelumnya.

Design SPT yang scan friendly

Adanya barcode dan batasan-batasan area stapples yang sudah dirancang dalam formulir hardcopy.Untuk Print hardcopy harus menggunakan kertas ukuran Folio atau F4.

Perubahan Informasi Bukti Potong

Adanya standarisasi penomoran bukti potong merupakan informasi dan data yang sudah distandarisasi agar proses arsip dan database karyawan dapat dengan mudah dilakukan.

Aturan Peralihan

Aturan Peralihan dari PER No.32/PJ/2009 yang berlaku s.d. 31 Desember 2013 dan terbitnya PER No.14/PJ/2013 berlaku sejak 1 Januari 2014 berlaku ketentuan peralihan sesuai dengan Pasal 8 Perdirjen ini :

  1. Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21/26 untuk Masa Januari s.d. November 2013 dilakukan setelah PER No.14/PJ/2013 maka dilakukan dengan menggunakan formulir SPT Masa PPh Pasal 21/26 sesuai dengan PER No.14/PJ/2013, termasuk pembetulannya
  2. Dalam hal penyampaian dan/atau pembetulan SPT Masa Pasal 21/26 Masa Desember 2013 dilakukan :

–          Sampai dengan tanggal 20 Januari 2014 penyampaian dan/atau pembetulan dilakukan dengan menggunakan formulir sesuai dengan PER No.32/PJ/2009

–          setelah tanggal 20 penyampaian dan/atau pembetulan dilakukan dengan menggunakan formulir sesuai dengan PER No.14/PJ/2013

Sumber

  1. Sosialiasasi e-SPT PPh Pasal 21/26 sesuai dengan PER No.14/PJ/2013 di KPP Pratama Tenggarong tanggal 19 Desember 2013
  2. PER No. 14/PJ/2013 tentang Bentuk, Isi, Tatacara Pengisian dan Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21/26 dan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26
  3. PER No.32/PJ/2009 tentang Bentuk, Isi, Tatacara Pengisian dan Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21/26 dan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26
  4. Bentuk, Isi, Tatacara Pengisian dan Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21/26 dan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26

Penulis

Parlin Silitonga, SE.,BKP.

Lampiran SPT-PPh-21-sejak-Januari-2014-Per-14_PJ_2013 (Master)

5 thoughts on “PERATURAN DIRJEN PAJAK (PER) NO. 14/PJ/2013 ATAS SPT MASA PPH PASAL 21/26 DANBUKTI PEMOTONGAN

    Parlin Silitonga responded:
    27 Desember 2013 pukul 11:57 am

    Penulis :
    Terlampir Formulir SPT Masa PPh Pasal 21/26 Tahun 2014 (PER-14/PJ/2013)

      otnieltambun said:
      27 Desember 2013 pukul 12:02 pm

      Trimakasih buat tulisannya,,smg indonesia smkin jaya

    Hijra said:
    12 Maret 2014 pukul 5:26 am

    Nitip link mas, semoga bisa bermanfaat

    Tool impor untuk e-SPT Masa PPh 21 2014
    http://hijrasoft.blogspot.com/p/x2csv-pph21.html

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s