APLIKASI e-FAKTUR dan ATURAN PELAKSANAAN

Posted on Updated on

APLIKASI e-FAKTUR dan ATURAN PELAKSANAAN, Oleh : Parlin Silitonga, SE.,BKP.[1]

Pelaksanaan

Sesuai dengan KEP No.136/PJ/2013 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang diWAJIBkan membuat Faktur Pajak Elektronik (e-FAKTUR), sebagai berikut :

  • PKP yang ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan Dirjen Pajak ini yang disebut dengan PKP Tertentu (Percontohan) sebanyak 45 PKP ditetapkan wajib e-FAKTUR mulai 1 Juli 2014
  • Semua PKP yang berdomisili di Jawa Bali ditetapkan wajib e-FAKTUR mulai 1 Juli 2015
  • PKP secara Nasional (tanpa terkecuali) ditetapkan wajib e-FAKTUR mulai 1 Juli 2016

Peraturan Perpajakan terkait

  1. PMK No.151/PMK.03/2013 tentang Tatacara Pembuatan dan Tatacara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak
  2. PER No.24/PJ/2012 dan Perubahan kedua PER No.17/PJ/2014 tentang Bentuk, Ukuran dan Tatacara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, dan Tatacara Pembetulan atau Penggantian dan Tatacara Pembatalan Faktur Pajak
  3. PER No. 16/PJ/2014 tentang Tatacara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik
  4. SE No.20/PJ/2014 tentang Tatacara Permohonan Aktivasi dan Password Akun PKP dan Sertifikat Elektronik, Serta Permintaan, Pengembalian dan Pengawasan Nomor Seri Faktur Pajak
  5. SE No.21/PJ/2014 tentang Tatacara Permintaan Data Faktur Pajak Berbentuk Elektronik

 

Peraturan dan Tatacara Melaksanakan dan Menggunakan Faktur Pajak Elektronik

  1. Dengan terbitnya Perdirjen Pajak (PER) No. 16/PJ/2014 tentang Tatacara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik tanggal 20 Juni 2014 dan berlaku sejak 1 Juli 2014 (khusus KEP-136/PJ/2014 senayak 45 PKP sebaga percontohan, dan sejak 1 Juli 2015 berlaku bagi seluruh PKP yang terdaftar di KPP Jawa dan Bali), Aturan Bentuk, Ukuran dan Tatacara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, dan Tatacara Pembetulan atau Penggantian dan Tatacara Pembatalan Faktur Pajak tetap mengacu kepada PER-24/PJ/2012 dan perubahan kedua PER-17/PJ/2014) selanjutnya ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan :
  2. Pengertian dan Ketetapan (Pasal 1)
  • Faktur Pajak berbentuk elektronik, yang selanjutnya disebut e-Faktur, adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dilengkapi dengan petunjuk penggunaan (user manual)
  • Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan membuat e-Faktur adalah Pengusaha Kena Pajak yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak
  1. Dikecualikan dari kewajiban membuat e-FAKTUR :
  • yang dilakukan oleh pedagang eceran sesuai dengan dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2012
  • yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak Toko Retail kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16E Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan peraturan pelaksanaannya.
  • yang bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilainya berupa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan peraturan pelaksanaannya.
  1. Tatacara Pembuatan Faktur Pajak atas Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan peraturan pelaksanaannya (Pasal 2 ayat 3) (yaitu PMK No.151/PMK.011/2013 dan PER No. 24/PJ/2012 yang telah diubah beberapa kali dengan perubahan ke-2 pada PER No.17/PJ/2014)
  2. Saat kewajiban membuat e-FAKTUR oleh PKP (Pasal 3):
  • saat penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 16D Undang-Undang nomor 42 TAHUN 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
  • saat penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c 16D Undang-Undang nomor 42 TAHUN 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
  • saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak
  • saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
  • saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.
  1. e-Faktur harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat (Pasal 4 ayat (1)):
  • nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
  • nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
  • jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
  • Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
  • Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
  • kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
  • nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak
  1. Tandatangan Faktur Pajak Elektronik pada e-FAKTUR berupa tandatangan elektronik (Pasal 4 ayat (2).
  2. e-Faktur dibuat dengan menggunakan mata uang Rupiah (Pasal 5 ayat (1))
  3. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang menggunakan mata uang selain Rupiah maka harus terlebih dahulu dikonversikan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku menurut Keputusan Menteri Keuangan pada saat pembuatan e-Faktur (Pasal 5 ayat (2))
  4. Faktur Pajak Penggantian dan Pembatalan dalam e-FAKTUR :
  • Atas e-Faktur yang salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan, sehingga tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas dan benar, Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur tersebut dapat membuat e-Faktur pengganti melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak (Pasal 6)
  • Dalam hal terdapat pembatalan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang e-Fakturnya telah dibuat, Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur harus melakukan pembatalan e-Faktur melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak (Pasal 7)
  1. Pencetakan, Cetak ulang dan Permintaan data Faktur Pajak (Pasal 8) :
  • Atas hasil cetak e-Faktur yang rusak atau hilang, Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur dapat melakukan cetak ulang melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak
  • Atas data e-Faktur yang rusak atau hilang, Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permintaan data e-Faktur ke Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan dengan menyampaikan surat Permintaan data e-Faktur sebagaimana diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini
  • Permintaan data e-Faktur terbatas pada data e-Faktur yang telah diunggah (upload) ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak
  1. Keadaan tertentu luar kendali (force majour) Pasal 9 :
  • Dalam hal terjadi keadaan tertentu yang menyebabkan Pengusaha Kena Pajak tidak dapat membuat e-Faktur, Pengusaha Kena Pajak diperkenankan untuk membuat Faktur Pajak berbentuk kertas (hardcopy)
  • Keadaan tertentu yang menyebabkan Pengusaha Kena Pajak tidak dapat membuat e-Faktur adalah keadaan yang disebabkan oleh peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan sebab lainnya di luar kuasa Pengusaha Kena Pajak, yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak
  • Dalam hal keadaan tertentu ditetapkan telah berakhir oleh Direktur Jenderal Pajak, data Faktur Pajak berbentuk kertas (hardcopy) yang dibuat dalam keadaan tertentu diunggah (upload) ke Direktorat Jenderal Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak
  1. Bentuk e-Faktur adalah berupa dokumen elektronik Faktur Pajak, yang merupakan hasil keluaran (output) dari aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan e-Faktur tidak diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas (hardcopy) Pasal 10.
  2. Pelaporan e-FAKTUR (Pasal 11) :
  • e-Faktur wajib dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak ke Direktorat Jenderal Pajak dengan cara diunggah (upload) ke Direktorat Jenderal Pajak dan memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak
  • Pelaporan e-Faktur dilakukan dengan menggunakan aplikasi atau sistem elektronik yang telah ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak
  • Direktorat Jenderal Pajak memberikan persetujuan untuk setiap e-Faktur yang telah diunggah (upload) sepanjang Nomor Seri Faktur Pajak yang digunakan untuk penomoran e-Faktur tersebut adalah Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak yang membuate-Faktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berlanjut tulisan berikutnya : Penggunaan Aplikasi e-FAKTUR

Sumber :

  1. Undang-Undang PPN & PPnBM No.42 Tahun 2009
  2. Peraturan Menteri Keuangan No. 151/PMK.03/2013 Tatacara Pembuatan dan Tatacara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak
  3. Peraturan Dirjen Pajak No.16/PJ/2014 tentang Tatacara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik

[1] Penulis adalah Konsultan Pajak di MEZRA KONSULTAN (www.mezra-konsultan.com, /under construction)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s